Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menegaskan kesiapannya melakukan pemantauan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di 25 provinsi di Indonesia.

Manager pemantauan JPPR, Masykurudin Hafidz, mengatakan pemantauan tersebut akan dilakukan sebelum, pada hari pencoblosan, dan setelah pemungutan suara.

"JPPR akan melakukan pemantauan tahapan Pilpres baik pra, hari H, dan paskapemungutan suara di 145 kabupaten/kota, di 25 provinsi dengan 2.611 relawan," kata Masykurudin di Media Centre Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (23/6/2014).

Menurut Masykurudin, pemantauan tersebut akan berfokus pada tujuh bidang pelaksanaan tahapan Pilpres.

Fokus tersebut antara lain data pemilih, logistik, politik uang, kampanye terselubung, integritas dan intimidasi, pemantauan akses, dan rekapitulasi suara.

Masykurudin menambahkan pelaksanaan Pilpres yang berkualitas merupakan salah satu syarat penting untuk mengukur tingkat legitimasi proses dan hasil demokrasi.

Kata dia, pelaksanaan demokrasi melalui Pilpres tidak hanya diukur dari kemenangan pasangan calon yang diusung tetapi juga dari kualitas seluruh tahapan penyelenggaranya.

"Pelaksanaan Pilpres tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tetapi rakyat pemilih justru sesungguhnya menjadi penyelenggara utama yang memiliki peranan besar dalam keterlibatannya menentukan kualitas demokrasi melalui Pilpres 2014," tukas Masykurudin.