TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bercermin dari pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebelumnya, khususnya pemilihan umum anggota legislatif (Pileg), potensi kecurangan pada Pilpres 2014 dinilai cukup besar.

Untuk itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, meluncurkan gerakan #pantauPilpres# yang melibatkan masyarakat sipil untuk memantau pelaksanaan seluruh tahapan Pilpres.

"Kami imbau beramai-ramai dtang pada 9 Juli, gunakan hak pilih anda. Lawan segala bentuk kecurangan, intimidasi, dan abadikan setiap proses yang terjadi mulai dari TPS," ujar Chalid Muhammad, saat memberikan keterangan pers di media centre Bawaslu, Jakarta, Senin (30/6/2014).

Dalam pemantauan tersebut, Chalid Dkk mengajak agar masyarakat melaporkan tahapan pencoblosan atau kecurangan melalui sosial media. Antara lain melalui facebook, twitter, web, instgram, layanan pesan pendek (short message service/sms) dan lain sebagainya.

Menurut Chalid, masyarakat bisa mengabadikan semisal hasil penghitungan suara dan mengirimkannya ke sosial media yang telah ditentukan Gerakan Rakyat Indonesia. Masyarakat bisa mengirimkannya ke alamat @dekritrakyat di facebook, twitter, dan instagram, dan www.dekritrakyat.or.id dan nomor 08221777002 untuk layanan SMS.

Untuk sms, tidak akan dibebankan biaya kepada pengirim karena layanan tersebut adalah layanan bebas gratis yang telah disediakan. Karena sms, pengirimnya melaporkan dalam bentuk narasi. Layanan ini untuk masyarakat yang belum akrab dengan dunia internet.

"Hasil yang disampaikan publik kami coba kelola dan kami sampaikan ke publik dalam perkembangan berikutnya," kata dia.

Hadir dalam acara tersebut, direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator Kontras Haris Azhar, direktur Indonesia Global Justice Riza Damanik, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, Sri Palupi, Yordan Himawan dari Fisip Unas, dan tokoh lainnya.