Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat Patutie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar untuk merespon surat tertulis yang diberikannya kepada Partai Golkar. Menurutnya, ada yang salah dari DPP karena dianggapnya tidak berani menjawab surat tersebut.

"Kami sudah meminta seyogyanya dijawab secara tertulis juga,"ujar Poempida kepada Tribunnews.com, di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (29/6/2014) malam. "Jawab aja surat. Kalau dia enggak berani jawab berani ada yang salah,"lanjutnya.

Poempida yang telah menetapkan sikap untuk mendukung pasangan nomor urut satu, Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dianggap telah melanggar kebijakan partai berlambang pohon beringin itu. "Kita punya kata hati, kata hati kita merasa paling benar mendukung Jokowi-JK,"ungkapnya.

Tak hanya itu, politisi ia juga membantah terkait surat pemecatannya dari partai yang berlambang beringin itu. Poempida mengatakan kalau Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham harus memeriksa kembali terkait surat peringatan sebelum muncul surat pemecatannya dari Golkar.

"Idrus, harus negecek sekertariaklah dia bener apa enggak. Jangan dia ngomong-ngomong sudah benar-bener sudah benar," katanya.

Poempida mengungkapkan kalau di partainya tidak ada kebijakan yang berakhir pada pemecatan bila ada kader yang mendukung psangan lain.

Pompieda menyayangkan tidak mendapatkan pembelaan saat berbeda pendapat dengan DPP Pratai Golkar hanya karena mendukung kubu Jokowi-JK. "Awalnnya kebijakannya tidak ada pemecetan, kenapa ini berubah. Kenapa cuma kita bertiga yang kena," ujarnya.

Selain itu, Ia mengungkapkan, kalau dirinya tidak pernah mendapat surat peringatan apapun dari DPP Partai Golkar terkait sebelum ada surat pemcatan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham mengungkapkan kalau pihaknya sudah memberikan beberapa peringatan kepada kader Partai Golkar yang dipecat lantaran tidak mengikuti kebijakan dan aturan partai.

Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Kampanye Prabowo-Hatta itu mengaskan jika tidak ingin dikeluarkan dari partai yang berlambang beringin itu, maka harus sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan.