Emil Salim: Nilai Plus Jokowi Bangun Tol Laut
"Pemerataan di Tanah Air sulit terjadi karena ketimpangan ini. Bicara pemerataan pembangunan kita lihat saja Surabaya-Merauke ongkosnya sangat tinggi"
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adiatmaputra Fajar Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior Emil Salim mengatakan cita-cita pembangunan tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di nusantara merupakan nilai plus yang dimiliki calon presiden Joko Widodo dibandingkan kompetitornya Prabowo Subianto.
"Saya telah membaca visi misi Jokowi mengenai ekonomi setebal 40 halaman yang dijabarkan dalam 16 rencana aksi. Cita-cita besar membangun tol laut salah satu keunggulan dia dari Prabowo," kata Emil dalam diskusi 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi' di Jakarta, Rabu (2/7/2014).
Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru ini mengungkapkan permasalahan ketimpangan pendapatan antara wilayah barat dan timur Indonesia hingga saat ini belum terpecahkan.
"Pertanyaannya, apakah cita-cita besar tersebut sudah mencakup tantangan-tantangan strategis bangsa? Jawabannya Ya! Apabila Jokowi mampu menghapus defisit anggaran yang saat ini terjadi akibat membengkaknya subsidi BBM," tutur Emil.
Menurutnya, jangan sampai pembangunan terlalu berat ke wilayah barat seperti proyek jembatan Selat Sunda. Karena proyek jembatan Selat Sunda merupakan visi pembangunan Jawa-Sumatera bukan visi pembangunan negara kesatuan.
Kendati pembangunan tol laut akan menghabiskan anggaran yang banyak, terang Emil, jangan dilakukan berdasarkan asas tingkat pengembalian investasi tetapi asas keadilan dan pemerataan pembangunan.
"Pemerataan di Tanah Air sulit terjadi, karena ketimpangan ini, berbicara pemerataan pembangunan kita lihat saja Surabaya-Merauke ongkosnya sangat tinggi,"kata Emil.
Emil menyarankan terbentuknya bahwa ketimpangan pendapatan wilayah timur barat Indonesia harus diatasi dengan solusi praktis dan konkrit melalui kabinet kerja dengan political will dan komitmen penuh.
"Indonesia membutuhkan kabinet kerja dalam pemerintahan ke depan bukan kabinet politik. di dalam pemerintahan dibutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami pekerjaannya di dalam bidangnya masing-masing," jelasnya.