Penggunaan Isu Komunis Ingatkan Cara Orba Singkirkan Oposisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana menilai serangan ke arah Joko Widodo dengan menggunakan isu agama dan komunis merupakan bentuk ketidakmampuan pihak penyerang untuk mengkritisi dari sisi ide, gagasan maupun program.

Karenanya, pola Orde Baru digunakan untuk menggerus popularitas dan elektabilitas calon presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu.

Menurut Ari, kubu pesaing Jokowi jelas tidak mampu menemukan diferensiasi dari sisi program.

“Itulah sebabnya maka dicari isu-isu yang diharapkan bisa menjadi pembeda dengan menyerang secara negatif dari sisi agama, etnis dan saat ini dengan menggunakan isu komunisme,” kata Ari melalui pesan elektronik, Jumat (4/7/2014).

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM itu menjelaskan, upaya menurunkan elektabilitas Jokowi dengan isu komunisme justru mengingatkan pada pola-pola Orde Baru.

Kala itu, katanya, ada Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bisa bertindak melampaui hukum dan menebar ketakutan di tengah masyarakat.

“Kopkamtib di Era Orde Baru itu meniadakan oposisi dengan menciptakan ketakutan dalam masyarakat tentang bahaya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Cara cara Orde Baru kembali digunakan tentu saja dengan menciptakan ketakutan yang sama dan sekaligus dengan kepentingan politik sesaat,” ulasnya.

Lebih lanjut Ari mengatakan, ada dua tujuan dari penggunaan wacana komunisme. Yang pertama adalah memunculkan penolakan dari kalangan santri terhadap kelompok ataupun figur-figur yang diasosiasikan dengan komunisme. Sedangkan tujuan kedua, menggunakan isu komunis untuk menarik TNI agar berpihak apda salah satu kubu calon presiden.

“Karena bagaimanapun isu komunis sangat sensitif bagi TNI. Tapi TNI seharusnya tidak boleh ditarik-tarik masuk dalam frame persaingan politik antar-kandidat. TNI sebagai alat negara harus tidak terpancing dengan strategi adu domba yang membenturkan TNI dengan Jokowi dan PDIP,” ucapnya.

Selain itu Ari juga menilai kampanye hitam dengan menggunakan isu komunisme adalah pembodohan politik bagi rakyat. Sebab, semestinya rakyat disuguhi gagasan dan kotestasi program nyata.

“Urgensi soal ini penting karena Indoneisa hadapi tantangan yang berat pasca-perang dingin, di mana konstelasi dunia berubah dengan munculnya kekuatan ekonomi global yang memperkuat kemiskinan.

Ketimpangan dan ketergantungan. Inilah ancaman Indonesia ke depan,” katanya.