TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan sekalipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pribadi punya hak politik untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, namun sebagai Kepala Negara SBY harus menjamin seluruh perangkat pemerintahan dari pusat hingga daerah serta TNI dan Polri bersikap netral dan tidak partisan.

"Untuk mengontrol pemerintahan, kabinet, serta TNI, Polri dan intelijen, bersikap netral maka dibutuhkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun melalui pers. Media massa harus benar-benar aktif memantau agar tidak ada ruang bagi pemerintahan untuk bersikap tidak netral. Selain itu Presiden harus menjalankan kekuasaannya secara transparan," ujar Arbi Sanit, Sabtu (5/7/2014) menanggapi pertemuan SBY dengan Prabowo-Hatta semalam.

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus menjadi wasit yang netral. Masyarakat dan pers harus mengawasi agar tidak ada keputusan pemerintahan yang mengarahkan dukungan kepada Prabowo. Harus juga diawasi secara ketat tidak boleh ada penggunaan anggaran negara baik APBN maupun APBD untuk memenangkan pasangan tersebut dalam kemasan-kemasan apapun.

‘’Tetapi kalau Presiden mengeluarkan uangnya secara pribadi untuk menyumbang pasangan tersebut silakan saja. Kalau keluarganya menyumbang silakan saja. Tetapi kalau Presiden hendak berkampanye untuk pasangan tersebut, dia harus cuti. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan pemerintah untuk berkampanye bagi satu pasangan,’’ kata Arbi.

Kalau Presiden menggunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara untuk memenangkan Prabowo-Hatta, maka harus dilawan atau dikritik keras. Tidak ada cara lain yang paling efektif untuk mengawasi sikap netral pemerintah, birokrasi, TNI dan polri kecuali melalui pers dan partisipasi langsung publik.

Arbi mengakui posisi SBY memang menjadi sulit karena dia harus menempatkan diri sebagai pribadi yang mempunyai hak politik untuk mendukung capres tertentu sekaligus sebagai Presiden yang wajib bersikap netral dan tidak partisan.

Dalam positi seperti inilah SBY diuji sebagai negarawan dan seorang demokrat. Langkah dan keputusan politik SBY hari-hari ini akan menentukan apakah benar dia seorang demokrat yang selama 10 tahun menata demokrasi atau malah mengorbankan demokrasi itu sendiri.

‘’Ini ujian bagi Presiden Yudhoyono untuk memastikan bahwa seluruh kendali pemerintahan dari pusat hingga daerah ada dalam kontrolnya, sehingga semuanya bersikap netral dan tidak partisan,’’ kata Arbi Sanit.