Pangkostrad Akui Jakarta Dapat Pengamanan Khusus di Pilpres
"Jakarta diperlakukan khusus sebagai Ibu Kota. Tentunya personilnya lebih, karena Ibukota tersendiri," kata Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantiyo.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Warta Kota, Budi Malau
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Gatot Nurmantiyo mengakui pihaknya memperlakukan Jakarta secara lebih khusus dalam pengamanan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 mendatang sampai dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden baru pada 20 Oktober 2014.
"Jakarta diperlakukan khusus sebagai Ibukota. Tentunya personilnya lebih, karena Ibukota tersendiri," kata Gatot kepada wartawan usai apel Gelar Pasukan Kostrad untuk Kesiapan Pilpres 2014 di Markas Divisi Infanteri I Kostrad, Cilodong, Depok, Minggu (6/7/2014). Ia enggan menyebut jumlah personelnya yang bertugas khusus dalam pengamanan di Jakarta.
"Yang pasti 17 ribu siaga di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta, tentunya jadi rahasia saya dong," katanya sambil tertawa. Ia memastikan akan menindak tegas siapa pun yang mengacaukan jalannya tahapan Pilpres 2014 mulai dari jelang pemungutan suara sampai penetapan dan pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 20 Oktober 2014 mendatang.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Panglima Tertinggi TNI menginstruksikan agar personil TNI dan Polri tidak menganggap enteng mengamankan pemilu kali ini. Berdasar instruksi itu, Kostrad merasa perlu melakukan tindakan tegas untuk menghentikan setiap adanya pelanggaran kekerasan yang berkaitan dengan tahapan Pilpres yang diikuti dua pasangan ini.
"Kekerasan, pembakaran, perampokan dan semua tindakan yang berkaitan mengacaukan Pilpres, tidak akan ditolerir dan akan kami tindak tegas. Ini untuk melindungi segenap anak bangsa, karena rakyat yang lemah akan sengsara," imbuhnya.
Pangkostrad meminta setiap prajuritnya jangan ragu dalam bertindak untuk menindak tegas para perusuh yang mencoba mengacaukan tahapan Pilpres 2014 yang merupakan pesta demokrasi bangsa Indonesia. "Lakukan dengan tahapan dan prosedur tetap yang benar. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dan mana yang harus dilakukan. Kepada komandan satuan agar dilatihkan lagi protap dalam menghadapi kemungkinan apapun," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.