Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), meminta kaum petani di perdesaan yang masih mau berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 bersikap rasional.

Sekretaris Jenderal AGRA Rahmat Ajiguna mengatakan, sikap rasional tersebut diwujudkan melalui cara tidak memilih pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki program fasistik dan anti-petani.

"Kami menyerukan, kaum petani tidak memilih pasangan capres yang siap melanjutkan kebijakan perampasan tanah dalam berbagai bentuk. Kami berharap, seruan ini tidak dianggap sebagai propaganda hitam," tutur Rahmat Ajiguna, Selasa (8/6/2014).

Seruan tersebut, bukan tanpa alasan kuat. Rahmat menuturkan, kaum tani di seluruh daerah pernah 32 tahun mengalami penindasan rezim Soeharto. Baik berupa teror, intimidasi, kriminalisasi, maupun pembunuhan demi merampas lahan petani.

Penindasan rezim Soeharto yang disebut Rahmat bericirikan fasistik tersebut, akhirnya bisa dikalahkan oleh petani dan elemen masyarakat lainnya pada medio 1990.

"Setelah Orde Baru tumbang, kaum tani baru bisa kembali memiliki kebebasan berorganisasi, berkumpul dan menyampikan pendapat dimuka umum guna menentang perampasan lahan yang masih dipertahankan  oleh rezim Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono," tuturnya.

Rahmat mengungkapkan, 10 tahun di bawah pemerintahan SBY-Boediono, perampasan lahan melalui berbagai kebijakan serta ketidakbebasan petani untuk berorganisasi justru semakin marak.

Bahkan, sambungnya, SBY di penghujung kekuasaannya tetap mengeluarkan kebijakan yang merampas lahan garapan petani.

"Kejadian pertama adalah, penangkapan petani Batu Daya-Kalimantan Barat, karena konflik agraria melawan perusahaan perkebunan. Kedua, penembakan yang mengakibatkan  satu petani di Desa Penyang, Kalimantan Tengah meninggal," bebernya.

Ketiga, terusnya, aksi brutal aparat kepolisian dan TNI terhadap petani di pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah, yang menolak pengambilan paksa tanah mereka untuk dijadikan tambang PT Semen Indonesia.

Termutakhir, tuturnya, drama perampasan lahan milik 1.200 kepala keluarga di Karawang, Jawa Barat oleh PT Agung Podomoro Land yang dibantu oleh Brimob dan preman bayaran.

"Karenanya, tidak bisa dibayangkan betapa lebih hebatnya penderitaan kaum tani, kalau capres yang menyatakan mau melanjutkan kebijakan perampasan lahan pada era kekinian memenangkan pilpres," tukasnya.

"Jadi, kami berharap dan menyerukan secara khusus agar kaum tani tidak memberikan pilihannya terhadap capres yang bakal menindas dan menghisap petani maupun rakyat lain pada Pilpres 2014," tandasnya.