TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Netralitas jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI dan para intelijennya akan diuji dalam real count Pilpres 2014 kali ini, setelah quick count sejumlah lembaga survey menunjukkan hasil suara yang berbeda-beda.

Hal tersebut dikatakan Ikrar Nusa Bakti, peneliti senior atau profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kamis (10/7/2014).

"Netralitas TNI, POLRI dan Intelijen kini benar-benar diuji. Netral bukan hanya secara verbal atau tertulis tapi juga harus benar-benar terimplementasi," katanya.

Menurut Ikrar implementasi prinsip netralitas penting untuk menjawab isu isu yang menyatakan aparat keamanan dan intelijen berpihak pada satu kandidat.

"Untuk itu para elite partai politik harus menjaga netralitas TNI dan Polri ini dan bukannya memanas-manasi atau justru melibatkan TNI, Polri dan intelijennya dalam persaingan politik," kata Ikrar.

Ia menegaskan dalam situasi munculnya perbedaan hitung cepat, penjagaan aparat keamanan pada distribusi kotak suara, perlu lebih ketat mulai dari tingkat desa, kecamatan smapai kabupaten dan provinsi.

"Hal ini untuk menutup peluang bekerjanya vote trading dengan memanipulasi suara saat proses rekapitulasi suara dilakulan di berbagai tingkatan," kata Ikrar.

Diluar itu, kata Ikrar, publik perlu terus memantau proses hitung suara secara bertahap sampai di KPU agar berjalan jujur, bertanggungjawab dan bebas intimidasi.

Ia menjelaskan hasil pemilu presiden yang jujur akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia.

"Apakah kita akan setback atau melangkah ke jalur demokrasi, akan ditentukan atas hal ini," paparnya.

Menurut Ikrar rakyat telah memberikan suaranya secara suka cita dalam Pilpres lalu.

"Karenanya suara rakyat wajib dihormati oleh lembaga survey sekalipun," katanya.

Ia menjelaskan perbedaan hasil hitung cepat dari lembaga survei ini mengharuskan rakyat mengawal dan memantau proses perhitungan suara dari tingkat TPS, Kelurahan/desa, kecamatan sampai rekapitulasi nasional.

"Agar suara rakyat jangan dimanipulasi," katanya.

Sampai menunggu hasil perhitungan resmi, Ikar mendesak para elite partai politik supaya rakyat jangan diadu domba.

"Elite politik jangan lakukan pembodohan politik dengan manipulasi data survei maupun suara dalam real count," ujarnya.(bum)