TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Manager dan Koordinator Pemantau Kemitraan Agung Wasono menilai kontestasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 sangat tinggi. Masing-masing pasangan capres dan cawapres saling mengklaim “kemenangan.”

“Namun keyakinan masing-masing pendukung atas kemenangan yang telah diperoleh itu menjadi potensi kerawanan tersendiri dalam proses rekapitulasi yang berlangsung di PPS menuju PPK saat ini,” ujar Agung dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (11/7/2014).

Menurutnya, bukan tidak mungkin terjadi politik transaksional dengan beragam modus manipulasi suara, disertai politik uang akan terulang dalam posisi seperti ini. Bahkan, tindakan tidak terpuji itu bisa terpola lebih matang dan terorganisir dibanding Pemilu Legislatif 2014 lalu.

“Karena itu perlu pengawalan bersama proses rekapitulasi oleh semua elemen,” sambung Wawan. Dalam posisi seperti ini, semua pihak baik pendukung masing-masing capres dan cawapres, tak terkecuali masyarakat mengawasi proses rekapitulasi yang tengah berlangsung.

Dalam pengawasan rekapitulasi Pilpres 2014, setidaknya perlu dilakukan beberapa langkah belajar dari Pileg 9 Juli 2014. Di antaranya penguatan saksi di Tempat Pemungutan Suara, ditambah pengetahuan memahami aturan dan prosedur mengawal suara kandidatnya.

Militansi saksi, sambung Wawan, juga diperlukan. Kurangnya militansi saksi terlihat ketika mereka tidak mengajukan keberatan terhadap proses dan hasil penghitungan suara yang tidak sesuai aturan. Sehingga keberadaan mereka tidak maksimal saat kandidatnya diragukan.

“Saksi yang sangat militan tapi tak dibarengi pemahaman aturan yang kuat atau memiliki motif melakukan manipulasi sehingga mengganggu kelancaran proses rekapitulasi dengan keberatan atau proses yang tidak berdasar aturan dan atau fakta,” terangnya.