TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong membuat petisi change.org/MemilihdiHongkong yang kini mendapat dukungan hampir 10.000 orang. Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara tambahan di HongKong.

Petisi ini didasari ratusan buruh migran Indonesia di Hongkong yang kecewa lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pasalnya, BMI yang ingin mencoblos membludak hingga empat kali lipat lebih dibanding Pemilihan Legislatif April lalu.

"Kami membuat petisi ini untuk mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara tambahan bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya di Hongkong," kata Fahmi, juru bicara Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (13/7/2014).

Selain membuat petisi, Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong telah resmi memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pilpres 6 Juli 2014 kepada Panwaslu Hong Kong pada 9 Juli 2014. Perlu diketahui, pelaksanaan pilpres di luar negeri lebih dulu dari di dalam negeri.

Ada dua pengaduan yang disampaikan relawan, yaitu dugaan adanya ancaman atau intimidasi terhadap calon pemilih, serta pelanggaran administrasi penyelenggaran pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan sejumlah warga kehilangan kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan KPU bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin. KPU diimbau jangan terpaku pada tahapan normatif pemilu, tetapi juga diperlukan inovasi. KPU juga harus pasang badan untuk menegaskan konstitusi.

Petisi di Change.org ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih buruh migran di Hong Kong yang tidak terpenuhi karena ada masalah manajemen penyelenggaraan pemilu," terang Anis yang beberapa waktu lalu mendatangi KPU mengkiritisi pemilihan di Hong Kong.