TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menganggap lembaga survei bisa membantu Indonesia untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

Namun sayangnya pada praktiknya selama ini, lembaga survei justru membingungkan masyarakat.

Dalam diskusi "Kemana Arah Haluan Politik Indonesia Pasca-Pilpres?" Di Maarif institute, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2014), Siti mengaku percaya hasil survei mau pun hasil hitung cepat yang profesional, bisa merepresentasikan hasil pemilihan presiden (pilpres).

"Tapi adalah juga sebuah hal yang manusiawi bila hasil quick count (red hitung cepat) bisa salah. Dalam aktivitas ilmiah, kesalahan dalam sebuah pekerjaan yang dinilai sudah dilakukan dengan benar, merupakan hal biasa," katanya.

Ia menegaskan, hal yang tidak boleh dilakukan adalah berbohong, karena yang akan terkena dampaknya tidak saja si penyandang modal, akan tetapi masyarakat yang berharap banyak dalam pemilihan presiden.

Pascapencoblosan pada 9 Juli lalu, pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), sama-sama bersikukuh memenangkan pemilihan, berdasarkan hitung cepat lembaganya masing-masing.

Hal tersebut berubah menjadi kekisruhan di mana satu sama lain saling menuding, merendahkan kredibilitas dan bahkan saling melaporkan.

Padahal, pengumuman resmi hasil penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baru akan dilakukan pada 22 Juli mendatang. Hasil itu juga yang akan dijadikan acuan untuk menentukan pemenang.

"Benar tidak nya hasil survei akan dilihat pascapenetapan final KPU. Bila ada lembaga yang menyatakan dirinya lebih benar dari hasil KP, maka hal itu sebuah sikap yang tidak akademik, karena menyamakan dirinya dengan Tuhan," ujarnya.