TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perhimpunan Survei Opini Republik Indonesia (Persepsi) menyatakan akan melakukan audit terhadap lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count. Namun audit tersebut juga diragukan karena beberapa pengurus Persepsi dinilai lebih condong berpihak pada pasangan capres tertentu.

Hal tersebut terlihat antara lain karena Puskaptis ogah diaudit sebelum Persepsi juga diaudit. Pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, menilai audit lembaga survei memang menjadi dilema.

Menurutnya di satu sisi dalam sebuah negara demokratis, lembaga survei jelas dibutuhkan dan tentu saja harus bisa diselidiki secara resmi jika disinyalir ada pelanggaran.

"Lembaga survei harus bisa dievaluasi profesionalitasnya jika menyalahi kode etik dalam wadah asosiasi yang bersangkutan, dengan memberi informasi tambahan terkait risetnya. Tapi di sisi lain dalam Pilpres, lembaga survei juga cenderung komersial dan terbelah di pusaran dukungan terhadap salah satu capres (sebagai konsultan politik). Begitu juga para pengurus asosiasi yang mewadahi lembaga survei tersebut. Akibatnya masyarakat pun cenderung meragukan independensi mereka," ujarnya Kamis (17/7/2014).

Igor juga menyinggung adanya pernyataan sebuah lembaga survei yang mengatakan hasil survei lembaganya pasti benar sehingga hitungan resmi KPU harus sesuai hitungan surveinya. Menurutnya hal itu malah membuat publik bingung dan bernada menggiring opini masyarakat.

"Audit lembaga survei yang melakukan quick count tersebut sebaiknya dilaksanakan pasca pengumuman real count dari KPU nanti tanggal 22 juli oleh asosiasi yang bersangkutan. Agar tidak menimbulkan kisruh terus menerus menjelang pengumuman Pilpres. Tentunya Audit harus melibatkan pakar statistik dari kampus atau BPS," imbuhnya. (Ahmad Sabran)