Tribunnews.com, Jakarta -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tetap independen dan netral dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengumumkan hasil Pilpres dalam rapat pleno penghitungan suara secara nasional, pada 22 Juli mendatang.

Aktivis 98, Bonni Hargens mengatakan KPU akan bermasalah jika ditemukan indikasi memihak salah satu capres dalam dalam hasil pemungutan suara nasional.

Apalagi jika ternyata hasil yang diumumkan KPU dianggap tidak netral atau misalnya justru berbeda dengan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei yang dianggap kredibel oleh para akademisi dan masyarakat.

"Sebab bisa menjadi bumerang bagi KPU. Karenanya kami meminta agar KPU bersifat netral," katanya Minggu (20/7/2014).

Ia mengatakan track record KPU sebagai lembaga independen harus dipertahankan dan akan tercoreng jika hasil yang diumumkannya ternyata dianggap tidak sesuai dengan fakta. "Misalnya dengan memenangkan capres yang dianggap masyarakat justru bukan pemenang dan telah melakukan sejumlah hal yang dianggap kecurangan," katanya.

Jika begitu, menurutnya, kekacauan di masyarakat akan terjadi. Karenanya KPU harus benar-benar mengeluarkan hasil pemungutan suara yang sebenarnya tanpa takut dan dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.
Rendy Yusuf Okta, Barisan Rakyat Dukung Jokowi (BRDJ) menyerukan bahwa banyak masyarakat yang tidak akan terima jika KPU memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, karena dari hasil hitung cepat lembaga kredibel dan terpercaya menunjukan pasangan Jokowi-JK lebih unggul.

"Lembaga yang melakukan hitung cepat dan memenangkan Jokowi-JK sudah jelas dan membuktikan siapa sebenarnya pemenang Pilpres ini. KPU harus benar-benar matang dalam mengumumkan hasil Pilpres dan mesti sesuai dengan fakta yang ada," katanya, Minggu (20/7/2014).

Rendy menjelaskan apabila KPU tidak bersifat netral maka seluruh elemen masyarakat dipastikan akan membuat mosi tidak percaya kepada KPU dan berpotensi besar untuk turun ke jalan.

"Namun kami tidak mengharapkan itu dan KPU harus mengumumkan pemenangnya sesuai dengan fakta yang ada, bahwa memang Jokowi-JK unggul," katanya.(bum)