Mantan Ketua PBNU: Partai untuk Indonesia Bukan Indonesia untuk Partai
Apabila ada yang dianggap tidak benar di KPU kata Hasyim masih ada langkah selanjutnya yakni, Mahkamah Konstitusi (MK)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia menjelang pengumuman hasil pilpres agar tetap mengutamakan persatuan nasional.
"Saya mengimbau seluruh masyarakat bangsa untuk melihat pemilu sebagai 'pilihan' bukan pengkristalan kelompok kepentingan . Kita harus kembali sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Indonesia," kata Hasyim, Senin(21/7/2014) malam.
Apabila ada yang dianggap tidak benar di KPU kata Hasyim masih ada langkah selanjutnya yakni, Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau tidak puas di MK bisa bertarung lima tahun lagi. Kita boleh membela partai dengan segala kepentingannya , tapi tidak boleh mengorbankan Indonesia. Partai untuk Indonesia bukan Indonesia untuk partai," katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Malang, Jawa Timur ini juga menjelaskan bahwa demokrasi untuk Indonesia bukan mengorbankan Indonesia untuk demokrasi.
Hasyim pun menceritakan mengenai hubungan dirinya dengan Jusuf Kalla (JK) saat pilpres tahun 2004 lalu.
JK dengan dirinya katanya hingga saat ini hubungannya tetap baik dan JK tetap membantu PBNU.
"Saya pun membantu JK. Ketika itu saya ketua umum PBNU yang bisa menggerakkan massa atas nama NU tetapi tidak saya lakukan, karena kalau saya lakukan itu berarti saya tidak fair . Begitu juga dua kali pilgub Jatim sebagai tim sukses Khofifah saya merasa dicurangi, namun bagaimana lagi ,MK memenangkan Karwo-Saiful. Saya juga tidak menggerakkan massa di Jatim padahal saya bisa menggerakkannya. Oleh karenanya saya sangat menghormati kearifan KH Maemun Zubair yang mengimbau agar PPP bisa menerima keputusan KPU dan remang-remang di PAN juga ada minat demikian," kata Hasyim.