TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman menolak usulan pansus kecurangan pemilihan presiden. Pansus itu digagas oleh koalisi merah putih pendukung Prabowo-Hatta.

"Saya tidak setuju, saya yakin tidak akan melakukan penjahilan kepada Presiden Jokowi, setelah pilpres semua bersatu mendukung," kata Hayono di kediaman Megawati, Jakarta, Senin (28/7/2014).

Hayono mengatakan usulan pansus merupakan hak politik anggota DPR. Ia pun tidak mempermasalahkan usulan tersebut. Namun Anggota Komisi I DPR itu mengingatkan bahwa pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah ditetapkan oleh KPU.

"Mereka harus tunduk kepada realita bahwa kemenangan nomor dua tidak terelakkan. Itu kehendak Tuhan menurut saya ikhlaskanlah bahwa ini kehendak Tuhan," ujarnya.

Sebelumnya, partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana membuat panitia khusus (Pansus) pemilihan umum presiden. Hal itu didasarkan kubu Prabowo-Hatta menolak hasil pemilihan umum presiden yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.

"Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di sidang Paripurna pertama (usai masa Reses) akan digulirkan untuk dibentuk Pansus," kata Tantowi Yahya, Juru Bicara Koalisi Merah Putih, di hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Politisi Golkar itu membeberkan alasan dibentuknya Pansus Pilpres adalah untuk membahas permasalahan-permalasahan yang terjadi selama proses pemilihan umum. Pihaknya meyakini adanya dugaan kecurangan suara yang membuat suara Prabowo-Hatta hilang.

"Pansus itu adalah instrumen biasa untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai hal-hal yang meresahkan masyarakat. Jadi Pansus itu tidak perlu ditakuti," ujarnya.