TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Demokrat mengaku mendukung adanya panitia khusus kecurangan pemilihan presiden yang digagas koalisi merah putih.

Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua menyatakan pansus itu bukan untuk menjegal Joko Widodo melainkan menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. "Kita lihat kinerja KPU terhadap adanya kecurangan pilpres," kata Max kepada Tribunnews.com, Kamis (31/7/2014).

Max membantah anggapan pansus tersebut mencoreng pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab, KPU merupakan lembaga independen yang tidak dapat dipengaruhi pemerintah. "Itu sama saja cari kambing hitam. Tidak ada urusan sama SBY, KPU itu berdiri sendiri," katanya.

Anggota Komisi I DPR itu menjelaskan saat SBY dikritik karena menghubungi Ketua KPU Husni Kamil Manik agar proses pilpres berjalan lancar. "Itu saja dikritik oleh Pak Jimly (Ketua DKPP) jadi KPU berdiri sendiri ga ada hubungan dengan Pansus. Kenapa jadi bawa-bawa SBY," tuturnya.

Sebelumnya, partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berencana membuat panitia khusus (Pansus) pemilihan umum presiden.

Hal itu didasarkan kubu Prabowo-Hatta menolak hasil pemilihan umum presiden yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014-2019.

"Kami akan segera bentuk Pansus Pilpres. Di sidang Paripurna pertama (usai masa Reses) akan digulirkan untuk dibentuk Pansus," kata Tantowi Yahya, Juru Bicara Koalisi Merah Putih, di Hotel Intercontinental, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).