TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) GP Ansor Nusron Wahid menilai Kantor Tim Transisi merupakan praktek yang lumrah dalam proses peralihan kekuasaan di negara demokratis.

Tim Transisi  bukan sebuah lembaga politik apalagi lembaga negara,  melainkan think thank untuk mempersiapkan dan menset-up kelembagaan pemerintahan.

"Tugasnya sangat teknis sekali, terutama mensinkronkan keterpaduan antara dokumen resmi Visi Misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU, UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional," kata Nusron Wahid, Minggu (10/8/2014).

"Ini kan urusan negara, jadi harus sustainable. Tidak boleh terputus. Jadi harus disingkronkan antara kenyataan UU, dengan Visi misi Presiden terpilih. Tidak boleh ada missing link. Jadi harus menyatu secara utuh," tukasnya.

Dari perpaduan ini, lanjut Nusron, akan melahirkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019 yang akan dijadikan blue print dan acuan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

"Pekerjaannya sangat teknikal bukan politis, dan butuh banyak tenaga ahli, pakar dan praktisi untuk membahas dan waktunya terbatas. Semuanya harus sudah siap begitu sudah dilantik jadi Presiden," terangnya.

Jadi, menurut Nusron, Tim Transisi jangan dimaknai sebagai lembaga seleksi menteri Kabinet atau jabatan strategis lainnya. Sebab, mengangkat menteri merupakan melekat dan kemutlakan hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden.

Tim Transisi, jelas Nusron, hanya menformulasi konsep besar dan kerangka kerja pemerintahan. Tujuannya agar nanti begitu sudah dilantik langsung tancap gas, dapat berkerja secara optimal dan cepat membumi.

"Karena tema besar kampanye Jokowi-JK adalah Revolusi Mental dan Trisakti, maka semua konsep perpaduan RPJP, SPN dan RPJM mendatang harus mengandung semangat  berdikari di bidang ekonomi, berkedaulatan di bidang politik, dan berkepribadian dalam budaya. Jadi tim ini kerjanya sangat teknis, dan produknya konseptual pemerintahan, bukan kebijakan politik apalagi pilihan personal," ujarnya

Perkara personal dan orang yang terlibat, tambah Nusron, biarkan menjadi kewenangan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wapres terpilih.

"Karena Tim Transisi bekerja utk Jokowi-JK, ya semua pihak harus menghormati pilihan pak Jokowi-JK. Kan mereka bekerja utk Pak Jokowi. Yaa mana yg cocok saja, antara pak Jokowi dan Pak JK," pungkasnya.