TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan dirinya tidak begitu peduli terkait isu dugaan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono terlibat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Itu kan katanya dan diduga. Kita ini repot kalau diduga-duga gitu," ujar Joko Widodo atau sapaan akrabnya Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/8/2014).

Gubernur DKI Jakarta ini mengaku ditunjuknya Hendropriyono lantaran memiliki latar belakang yang mumpuni di bidang intelijen maupun di bidang militer.

"Ya tentu saja (menunjuk Hendropriyono). Yang sudah malang melintang di mana-mana. Pengalaman itu kan tidak hanya masalah ekonomi, politik, sosial. Tetapi juga masalah keamanan," kata Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini pun kemudian membantah bahwa ditunjuknya Hendropriyono sebagai penasehat senior Tim Transisi Jokowi-JK karena ada rekomendasi dari partai.

"Enggak ada. Kami ini posisinya memburu kok. Itu (proses penunjukkan) melalui diskusi-diskusi kami (Tim Transisi Jokowi-JK)," kata Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, nama Hendropriyono ditunjuk oleh Tim Transisi Jokowi-JK sebagai penasehat senior pada hari Sabtu, 9 Agustus 2014 dua hari lalu. Penunjukkan ini mendapat kecaman dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Koordinator Kontras, Haris Azhar mempertanyakan penunjukkan Hendropriyono sebagai penasehat senior oleh Tim Transisi Jokowi-JK. Pasalnya, Hendropriyono diduga kuat sebagai seorang yang bertanggung jawab dalam pembantaian Talangsari.

"Joko Widodo sepatutnya paham dengan sejumlah kejahatan kemanusiaan di Indonesia, dimana salah satu kasusnya itu adalah Talangsari 1989 atau pelakunya adalah Hendropriyono," kata Haris, Minggu (10/8/2014) lalu.

Selain itu, Haris juga mengungkapkan Hendropriyono juga diduga terkait dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir yang dilakukan oleh agen BIN pada masa kepemimpinannya.