TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, mengaku sudah sejak kemarin, Senin (11/8), resmi ditunjuk sebagai salah satu penasihat tim Transisi, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK).

Kepada wartawan di Rumah Transisi, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2014), Hasyim mengaku mengingatkan tim Transisi soal tantangan Indonesia ke depan, dan bagaimana cara menyikapinya.

"Pertama tantangan dari gerakan-gerakan agama yang keras, itu harus ada penanganan gerakan yang komprehensif, tidak hanya represif," katanya.

Ia mengkritik soal penanganan pemikiran radikal selama ini yang dilakukan secara parsial. Menurut Hasyim seharusnya Kementerian Agama, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) bisa bekerjasama untuk menyelesaikan pergerakan-pergerakan radikal.

Hasyim juga menyampaikan pendapatnya tentang kurang efektifnya Kementerian Agama dalam penanganan masalah tersebut.

"Contohnya departemen agama (red: Kementerian Agama), kan selama ini cuma mengurus administrasi agama, bukan mengatur mindset (red: pola pikir) agama," ujarnya.

Pemerintah kata dia selama ini hanya bisa mengambil kebijakan-kebijakan represif setelah permasalah-permasalahan tersebut mencuat ke permukaan. Seharusnya masalah pemikiran radikal bisa ditangani dari hulu, dengan menggandeng kelompok moderat.

Ia berharap tim Transisi bisa melakukan pengkajian atas hal tersebut, sehingga hasilnya bisa dijadikan rekomendasi untuk pemerintahan Jokowi - JK.