Pengamat Ragukan Pengalaman Tim Transisi Jokowi-JK
"Baru tim transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar. Ini nantinya akan menjadi tanda tanya"
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Warta Kota, Budi Malau
TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Pengamat politik Igor Dirgantara meragukan pengalaman Tim Transisi Jokowi-JK. Kinerja mereka dapat melahirkan blunder Pemerintahan Jokowi-JK di kemudian hari, apalagi ada anggota tim pernah diminta keterangan dalam kasus korupsi.
Sayang, Igor tak menyebut siapa yang dimaksudnya tersebut. Ia hanya menjabarkan ada anggota Tim Transisi Jokowi-JK pernah dimintai keterangan dalam kasus surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Sebab kasus BLBI ini sangat mencolok di mana telah merugikan negara hingga triliunan rupiah," kata Igor dalam keterangannya, Rabu (13/8/2014). Hal tersebut menjadi salah satu kelemahan Jokowi membangun Tim Transisi.
"Baru tim transisi saja, Jokowi sudah merekrut orang yang bersentuhan dengan perkara besar. Ini nantinya akan menjadi tanda tanya, bagaimana komitmen Jokowi membentuk pemerintahan yang profesional," sambung akademisi Universitas Jayabaya ini.
Ia lalu menjabarkan minimnya pengalaman anggota Tim Transisi seperti Anies Baswedan. "Anis Baswedan misalnya, karirnya berkutat pada dunia akademik. Lalu Akbar Faizal dikenal kerap berpindah partai. Ia dulu Hanura, lalu kini NasDem. Ini menandakan inkonsistensi berpolitik," ujar Igor.
Catatan ini, sambung Igor, bisa menjadi ancaman bagi kelanggengan pemerintahan Jokowi-JK mendatang. Ia mensiynalir bakal muncul kritikan dan aksi menolak pemerintahan Jokowi-JK. Hal itu bisa diatas jika nama-nama mereka tak masuk kabinet.
Kabinet ideal memiliki kemampuan memimpin dan tidak memiliki beban masa lalu. Selain itu, kabinet juga harus orang yang pandai dalam hal teknis dan bukan hanya berteori serta beretorika. Karena terpenting seorang menteri memiliki kompetensi dan berbuat nyata.
Igor mengingatkan agar Jokowi mencermati hasil rekapitulasi KPU kemarin, di mana selisih suara hanya delapan juta. Mereka berharap Jokowi jangan salah merekrut orang, karena lebih dari 50 persen pemilih akan kecewa jika menteri dalam kabinetnya cacat.
Jokowi menjadi sorotan dalam membentuk tim transisi, karena tidak melibatkan parpol koalisi. "Jika Jokowi salah dalam mengambil kebijakan dalam menentukan pembantunya di pemerintahan, maka pemerintahannya belum tentu berhasil hingga satu periode," sambung Igor.