TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD), Amir Syamsuddin merasa aneh ada pihak-pihak yang menyebut partainya ingin merecoki pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Amir menegaskan, Partai Demokrat sama sekali tak memiliki niatan merecoki‎ kabinet pemerintahan mendatang.

"Kami sangat bersedia untuk memuluskan proses transisi, meskipun akhir-akhir ini ada yang gunakan istilah merecoki, itu aneh ya," kata Amir di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Terkait koalisi, Amir masih tak mau berspekulasi lebih jauh. Kader Demokrat yang saat ini menjabat Menkumham itu hanya mengingatkan semua pihak agar tak sederhana menerjemahkan cara berkoalisi. Karena itu, lanjut dia, partainya akan hati-hati dalam menentukan arah koalisinya.

Namun di samping itu, memang kata Amir, Partai Demokrat, berdasarkan arahan Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono selalu siap membantu dalam pemerintahan, termasuk juga di kabinet yang akan dikomandoi oleh Jokowi-JK. Tapi tentunya dengan tidak membebani pemerintahan itu.

"‎Presiden kami tentunya dengan segala pengalamannya selalu bersedi‎a membantu tetapi tidak perlu membebani pemerintahan baru. Kalau belum ada apa-apa sudah syarat ini itu. Ada kursi di kabinet, tetapi pembebanan ya. Demokrat sudah punya komitmen untuk membantu," kata Amir

Sebelumnya Jokowi menanggapi 'curhatan' Presiden SBY di twitter usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2014 diajukan Prabowo-Hatta. Ia mengaku penasaran dengan pesan singkat yang dikirimkan oleh oknum tak dikenal kepada SBY.

Lewat akun twitter @SBYudhoyono, SBY mengaku menerima sejumlah pesan yang bernada negatif. Pesan negatif itu berbunyi "SBY dan Demokrat jangan ngrecoki Jokowi". SBY tahu pesan itu juga beredar di sejumlah kalangan.