TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan dari berbagai organisasi dan relawan nasionalis pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden 9 Juli lalu meminta Jokowi untuk tidak memilih para pembantunya di Kabinet yang pro neoliberal (pasar bebas) dan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jokowi harus memilih menterinya yang memahami betul nilai-nilai Trisakti sebagaimana yang tertuang dalam visi-misi Jokowi sebagai calon presiden.

Bila ada calon menteri yang memiliki unsur-unsur dan anasir yang bertentanggan dengan prinsip Trisakti, seperti proliberal, otoritarian, tukang catut, koruptor, cari selamat, sekterian, ingin bergabung dalam kabinet Trisakti, maka layak sekali untuk ditolak.

Demikian disampaikan Presidium Aliansi Nasionalis Nahdliyin (ANN), Edwin H Soekawati dan Ketua Laskar Rakyat Jokowi, Riano Oscha mewakili gabungan organisasi relawan nasionalis, di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

"Kami berharap presiden terpilih, Jokowi, dalam menentukan menterinya mengedepankan prinsip-prinsip Trisakti.

Terlepas mau ramping atau gemuk postur kementeriannya, tetap harus berprinsip pada Trisakti. Yakni, berdaulat secara politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian sesuai jati diri bangsa.

Paling menteri yang dipiih tidak pernah bertentangan dengan prinsip-prinsip Trisakti," kata Edwin.

Selain itu, calon menteri yang dipilih juga harus memiliki Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tanggungjawab (PDLT). "Dan bersih dari KKN, baik diri maupun keluarga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski tidak terlibat langsung, tapi pernah mendiamkan adanya KKN, maka dia sudah tidak pantas," ujar Edwin.

Riano Oscha mengatakan, dari nama-nama menteri yang beredar saat ini ke publik, ada beberapa oknum yang tidak senafas dengan tiga syarat di atas.

"Misalnya, ada nama calon menteri yang jelas-jelas pro neoliberal, dan terlibat korupsi secara langsung maupun tidak langsung," ucap Riano.

Riano juga menyatakan, pihaknya siap memberikan rekam jejak nama-nama menteri yang diinginkan Jokowi.

Rekam jejak tersebut sangat penting agar Jokowi tahu siapa saja calon pembantunya yang selaras dengan nilai Trisakti.

"Kemudian, kami juga akan bentuk Satgas-satgas Mafia di semua sektor, sebagai garda terdepan, bukan sekedar mengawal pemerintahan Jokowi. Satgas ini untuk mengawasi, dan melaporkan mafia-mafia yang ada di berbagai sektor," katanya.

Terakhir, Edwin menyatakan demi menjaga keseimbangan antara pemerintah dan parlemen dan terselenggaranya pemerintahan yang efektif, Jokowi perlu dukungan rakyat yang massif, intensif, terkoordinir, dan terorganisasi dengan baik.

"Karenanya, eksponen organ dan relawan nasionalis pendukung Jokowi akan deklarasikan Gerakan Trisakti Nusantara," ujar Edwin.