Nusron Masih Yakin Bisa Dilantik 1 Oktober Nanti
Nusron mengatakan, dirinya tetap ikut pelantikan walau surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang pemecatannya sudah dikeluarkan.
Editor: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Nusron Wahid mengaku masih berencana ikut pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober mendatang.
Nusron mengatakan, dirinya tetap ikut pelantikan walau surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tentang pemecatannya sudah dikeluarkan.
Menurut Nusron, hingga keputusan pemecatan tersebut inkrah di Mahkamah Agung (MK), ia masih punya hak untuk dilantik.
"Kalau kata KPU (Komisi Pemilihan Umum--red), sebelum inkrah masih bisa dilantik," katanya usai menyambangi kediaman wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), di Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014),
Lebih lanjut, ia mengatakan kader Golkar yang dipecat namun lolos ke parlemen masa bakti 2014-2019, masih terus menggugat surat pemecatan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Nusron dan Agus beserta Poempida Hidayatullah dipecat pada 24 Juni lalu, mereka dianggap menentang kebijakan partai untuk mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Ketiganya selama masa kampanye kemarin aktif mendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Mereka mendukung JK karena dari semua kandidat pemilihan presiden (pilpres), hanya JK lah yang tercatat merupakan kader Partai Golkar.
Kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK akhirnya mengusung wacana percepatan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, dengan agenda pelengseran Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Aburizal Bakrie dan evaluasi partisipasi partai pada Koalisi Merah Putih.
Pascakeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan Jokowi-JK, kader Partai Golkar pendukung Jokowi-JK kembali menggulirkan wacana percepatan Munas.
Ical--sapaan karib Aburizal--kemudian mengumpulkan para pemegang hak suara Munas, yakni para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan mayoritas mendukung kebijakan Ical termasuk kebijakan untuk tetap setia di Koalisi Merah Putih.
Nusron mengakui tidak mudah untuk merangkul Partai Golkar untuk bergabung ke pemerintah pascakemenangan Jokowi-JK. Namun menurutnya hal itu bukan berarti Golkar tidak bisa dirangkul.
"Ya kalau prosesnya berbelit-belit ya buat apa ?" tandasnya.
