Tribunnews.com, Jakarta - Gun Gun Heryanto, Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta melihat Presiden-Wakil Presiden terpiilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) bisa punya modal sosial yang kuat menyiapkan pemerintahan baru karena kepercayaan publik terus meningkat.

Dari survei terbaru (24-26 Agustus 2014) Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepercayaan publik kepada Jokowi-JK mencapai 71,73%. Ini meningkat jauh dibanding hasil Pilpres 53,15% yang ditetapkan KPU 22 Juli lalu.

"Pandangan saya, ini modal sosial yang besar yang bisa dibaca sebagai ekpektasi masyarakat yang muncul dari trust (kepercayaan) yang besar terhadap Jokowi-JK. Namun harus secara jitu dikelola oleh Jokowi dengan memastikan secara baik sumberdaya politik di parlemen," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (4/9/2014).

Kepercayaan publik ke Jokowi-JK (71,73%) ini bahkan lebih tinggi dari kepercayaan publik ke SBY-Boediono (68,50%) di awal pemerintahannya 2009. Sehingga dalam 3 bulan pertama (100 hari), walaupun bukan merupakan ukuran keberhasilan pemerintahan secara keseluruhan, kepemimpinan populis ini harus terus dikelola dari persepsi menjadi kebijakan yang riil yang berdampak bagi publik.

Lebih lanjut dia mengidentifikasi ada 3 hal yang krusial dihadapi Jokowi sebelum, saat dan setelah pelantikan 20 Oktober 2014. yakni soal RAPBN 2015, postur kabinet Jokowi-JK dan masalah harga BBM.

"Ketiganya harus secara jitu dikelola, baik dari aspek kebijakan maupun dari sisi komunikasi politik. Sehingga apapun keputusan yang diambil oleh Jokowi bisa dikomunikasikan dengan baik kepada rakyat, agar kepercayaan publik (71,73%) saat ini tidak menjadi bubble politic," jelasnya.