TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku tidak permasalahkan sistem pemilihan kepala daerah yang nanti yang akan diputuskan Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada.

Menurutnya, Pilkada langsung maupun dipilih melalui DPRD sama-sama baik. "Soal keputusannya (Pilkada) apa nanti, saya ikut saja. Karena kedua-duanya punya kekurangan dan kelebihan," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/9/2014).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan, kalau melaksanakan Pilkada langsung membutuhkan energi yang sangat besar.

Menurutnya, kalau Pilkada digelar secara langsung juga membutuhkan biaya tinggi yang mencapai angka triliunan rupiah. "Konsep (pilkada dilakukan) DPRD ini pemerintah lebih murah dan efisien," tuturnya.

Pembahasan RUU Pilkada semakin panas dimana ada fraksi yang sebelumnya menolak Pilkada dilakukan oleh DPRD dan kini berbalik mendukung.

Perubahan sikap itu adalah fraksi yang tergabung dalam koalisi merah putih.

"Pilkada ada perubahan dari KMP (Koalisi Merah Putih) dulu setuju pemilu walikota atau bupati langsung. Memang ada perubahan drastis terutama yang tergabung KMP dulu sebagian besar sebelum pilpres minta langsung-langsung baik gubernur, bupati atau walikota," kata Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Abdul Malik Haramain, di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/9/2014).

Malik menuturkan, pemilihan presiden membuat konstelasi politik berubah. Koalisi Merah Putih yang menginginkan pilkada langsung berubah sikap dan meminta kepala daerah dipilih DPRD.