TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menampik anggapan adanya pemerintahan bersama. Yakni, antara pemerintahan yang SBY pimpin hingga 20 Oktober mendatang, dan pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

"Saya ingin meluruskan anggapan sekarang ini sebagai masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada sebetulnya. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia bersatu jilid II, hasil bentukan 2009," tegas SBY dalam pengantarnya membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/9/2014).

SBY menegaskan pula bahwa saat ini pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah pemerintahan yang sah sampai 20 Oktober 2014. Lalu, SBY pun menegaskan dirinya yang bertanggung jawab terkait pemerintahan sekarang.

"Jadi sampai 20 Oktober 2014, segala hal berkaitan dengan pemerintahan, saya yang bertanggung jawab," tandasnya.

Barulah, kata SBY, Terhitung sejak disumpah 20 Oktober 2014, pemerintahan beralih ke presiden terpilih Jokowi .

"Segera setelah presiden terpilih mengucapkan sumpahnya, berarti berakhirlah masa bakti, tugas dan wewenang, tanggung jawab saya sebagai Presiden RI. dan sejak itu beralih ke Pak Jokowi," jelasnya.

Hal ini dinilai SBY penting dipahami bersama agar jangan sampai saat transisi, komunikasi antara tim KIB II dan Jokowi dimaknai demikian seolah ada pemerintahan bersama.