Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Jokowi Batal Hapus Ujian Nasional

UN tetap diselenggarakan dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru.

Jokowi Batal Hapus Ujian Nasional
SURYA/SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO
PANTAU KIP - Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI bertanya pada siswi dalam kunjungan untuk memantau distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SDN Mangliawan 1, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jumat (2/9/2016). Mendikbud RI melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa sekolah untuk melihat langsung distribusi dan pencairan KIP di Kabupaten dan Kota Malang. SURYA/HAYU YUDHA PRABOWO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan tetap memberlakukan Ujian Nasional. Keputusan Jokowi diambil usai menggelar rapat terbatas sebanyak dua kali.

"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Menurutnya, pemerintah mengkaji survei yang dilaksanakan PISA, sebuah lembaga studi internasional perihal kondisi pendidikan di Indonesia. Hasil survei PISA menyebut, pendidikan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini sudah benar.

"Memperlihatkan bahwa sebenarnya pendidikan kita sudah on the right track," katanya.

Survei menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam.

Peningkatan kualitas ini terlihat dari tahun 2003 hingga 2016. Bahkan, PISA memprediksi bahwa pada 2030, Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia.

Kendati demikian, PISA melihat pendidikan Indonesia butuh penyempurnaan. Hal itulah yang
akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk meneruskan pemberlakuan

UN tetap diselenggarakan dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru.

"Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru," urainya seraya menyebut, Presiden Jokowi menilai penghapusan UN justru ditengarai bakal menimbulkan kesenjangan baru.

"Jika UN ini tidak dijalankan, maka bisa menimbulkan kesenjangan baru, antara sekolah bagus dan tidak bagus. Terutama antara Jawa dan luar Jawa. Dan jangan sampai kemudian sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi baik di negeri ini kembali lagi seperti dulu, hanya anak-anak yang bisa sekolah di Jawa," ungkapnya.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas