TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan tetap memberlakukan Ujian Nasional. Keputusan Jokowi diambil usai menggelar rapat terbatas sebanyak dua kali.

"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Menurutnya, pemerintah mengkaji survei yang dilaksanakan PISA, sebuah lembaga studi internasional perihal kondisi pendidikan di Indonesia. Hasil survei PISA menyebut, pendidikan nasional yang dilakukan pemerintah Indonesia saat ini sudah benar.

"Memperlihatkan bahwa sebenarnya pendidikan kita sudah on the right track," katanya.

Survei menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam.

Peningkatan kualitas ini terlihat dari tahun 2003 hingga 2016. Bahkan, PISA memprediksi bahwa pada 2030, Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia.

Kendati demikian, PISA melihat pendidikan Indonesia butuh penyempurnaan. Hal itulah yang
akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk meneruskan pemberlakuan

UN tetap diselenggarakan dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru.

"Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru," urainya seraya menyebut, Presiden Jokowi menilai penghapusan UN justru ditengarai bakal menimbulkan kesenjangan baru.

"Jika UN ini tidak dijalankan, maka bisa menimbulkan kesenjangan baru, antara sekolah bagus dan tidak bagus. Terutama antara Jawa dan luar Jawa. Dan jangan sampai kemudian sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi baik di negeri ini kembali lagi seperti dulu, hanya anak-anak yang bisa sekolah di Jawa," ungkapnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pasrah usulan moratorium atau penghentian sementara Ujian Nasional yang diajukannya ditolak dalam rapat kabinet terbatas.

Ia mengaku, menerima keputusan yang diambil dalam ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tersebut.

"Saya kan pembantu Presiden," kata Muhadjir usai ratas.

Sebelumnya, berhembus kabar rencana moratorium UN bakal dilakukan lantaran pemerintah belum menggelar tender pelaksanaan UN hingga Desember ini.

Padahal, tender pelaksanaan UN kerap dilakukan sejak Oktober. Menyangkut pelaksanaan UN tersebut, Muhadjir optimistis bakal berjalan dan memenuhi target.

"Insya Allah," kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut pelaksanaan UN 2017 bakal dilengkapi dengan penyempurnaan. Salah satu penyempurnaan itu adalah keterlibatan guru dalam pembuatan soal ujian nasional.

"Tinggal kelanjutannya saja. Nanti akan ada workshop-workshop, termasuk melibatkan guru membuat soal dengan gunakan standar nasional di bawah kendali BNSP (badan nasional sertifikasi kompetensi) dan bimbingan LPMP (lembaga penjaminan mutu pendidikan) dari Kemendikbud. Untuk konten nanti diarahkan oleh P4TK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan)," imbuhnya. (tribunnews/nicolas manafe/kompas.com)