Problematika Sekolah Gratis dan Iuran Komite yang Disebut Sumbangan Berjangka
Gaung sekolah gratis begitu menggema di Sumsel sejak sembilan tahun terakhir, mulai dari jenjang pendidikan SD,SMP, dan SMA. Bahkan dijadikan program
PSG Diperuntukkan Bagi Siswa Miskin.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs Widodo MPd mengatakan, PSG memang tetap berjalan seperti biasa.
Namun ada beberapa pemahaman yang harus dimengerti sekolah maupun masyarakat.
Karena proses pembayaran iuran sekolah yang selama ini dilakukan merupakan sumbangan yang dilakukan berjangka, bukan iuran sekolah.
Menurutnya, tidak mungkin gratis disini dipukul rata untuk seluruh siswa.
Bagi siswa yang mampu atau bisa dikatakan dari keluarga kaya sudah sepantasnya memberikan sumbangan ke sekolah demi menerima hak fasilitas yang memadai.
"Sementara bagi siswa prasejahtera (miskin) tidak dipaksa untuk membayar. Jika memang tidak sanggup ya mau bagaimana lagi. Cukup berikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan tidak mamou ke sekolah sebagai buktinya," ujarnya.
PSG sendiri harus dimengerti oleh masyarakat, karena program ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak di Sumsel untuk mengenyam bangku pendidikan.
Artinya, sangat wajar jika sekolah meminta sumbangan guna menambah fasikitas bagi siswa itu sendiri.
"Namun komite sekolah tidak boleh memaksakan kepada siswa miskin. Jika tak mampu bayar ya jangan dipaksa." (*)
