TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis (15/2/2018), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar dalam bekerja harus fokus dan memiliki prioritas apa yang ingin dikerjakan.

Presiden Jokowi mengingatkan agar Jangan lagi anggaran dibagi rata ke berbagai kegiatan yang tanpa fokus.

“Bertahun-tahun dilakukan, hasilnya tiap tahun enggak berasa. Kontrolnya secara manajemen juga sulit. Kadang ‘baunya’ saja tidak terasa, duitnya hilang, hasilnya juga tidak terlihat sama sekali. ‘Baunya’ kadang-kadang tidak kelihatan, apalagi fisiknya,” ujar Presiden Jokowi sesuai siaran pers Biro Pers Istana Kepresidenan, Jumat (16/2/2018).

Untuk itu, Presiden selalu mengingatkan agar tidak terjebak pada rutinitas yang monoton.

Baca: Golkar Terkejut Terkiat OTT Bupati Subang Imas Aryumningsih

"Harus berani melakukan perubahan dan berinovasi. Saya tegur pada Menristekdikti agar fakultas yang sudah berpuluh tahun tidak mengubah diri segera kita ubah karena dunia sudah berubah sangat cepatnya," kata Presiden.

Tidak hanya itu, Presiden mengingatkan bahwa pemerintah juga harus bergerak cepat karena yang memenangkan kompetisi hanyalah yang memiliki kecepatan.

"Sekarang ini yang cepat adalah yang menang. Yang tanggap, yang responsif yang menang meski itu negara kecil," ujarnya.

Oleh karena itu, berulang kali Presiden meminta dilakukan deregulasi untuk memangkas aturan yang menjebak dan menjerat diri sendiri.

Selama tiga tahun ini Presiden terus berusaha memangkas regulasi, memangkas prosedur yang berbelit-belit.

"Saya masih mendengar guru, kepala sekolah tak sempat mendampingi murid belajar karena mengurus SPJ. Saya tidak tahu di perguruan tinggi sama atau tidak, sama saya kira. Negara ini habis energinya hanya klarena urusan SPJ," ucapnya.

Untuk masalah SPJ ini, Presiden pernah menanyakan kepada menteri keuangan dimana terdapat 43 laporan yang harus disampaikan.

Selain 43 laporan, terdapat 119 laporan turunannya.

"Coba apa negara ini hanya ngurusin 43 laporan plus anak laporan 119 tadi. Saya tidak mau lagi ini. Saya minta maksimal tiga laporan saja cukup. Laporan bertumpuk-tumpuk. Inilah rezim SPJ, rezim laporan yang ingin kita sederhanakan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan cepat," ujar Presiden.

Baca: 9 Nama Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Ditawarkan PKS