TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo menilai, Ujian Nasional (UN) masih dibutuhkan untuk memetakan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Pernyataan Bambang ini menanggapi wacana penghapusan UN karena dianggap berbiaya tinggi yang dilontarkan calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, pada debat ketiga Pilpres 2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019). 

Bambang mengatakan, UN adalah salah satu cara untuk mengukur apakah siswa di seluruh Indonesia sudah memiliki pengetahuan yang merata atau belum.

"Kita ini lagi mengejar kualitas pendidikan yang baik. Salah satu cara mengukur apakah sekolah atau para pendidik melakukan pendidikan dengan baik adalah dengan ujian yang dilakukan secara nasional," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/3/2019). 

Bambang mengatakan, pemerintah mempertahankan UN karena akan berdampak pada pengukuran kualitas sekolah, khususnya disparitas antara pendidikan di luar Jawa dan di Pulau Jawa.

Baca: Kementerian epartemen Transportasi AS Selidiki Proses Persetujuan FAA Atas 737 Max

"Kualitas pendidikan kita saat ini masih jomplang antara daerah dengan daerah lainnya," kata dia. 

Pada debat ketiga, Calon Presiden Sandiaga Uno mengungkapkan gagasannya menghapus sistem ujian nasional jika kelak terpilih di Pilpres 20190. Alaasannya, UN bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di berbagai daerah masih berbeda-beda. 

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan, karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga.

Laporan: Christoforus Ristianto

Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul  Ketua DPR Sebut UN Masih Dibutuhkan untuk Memetakan Kualitas Pendidikan