Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kabinet Jokowi

Muhadjir Effendy Berharap 3 Prioritas Pendidikan Ini Bisa Dilanjutkan oleh Mendikbud selanjutnya

Bersamaan dengan pergantian para menteri baru pada era Kabinet Kerja Jilid 2, Muhadjir mengungkapkan sejumlah prioritas diharapkan bisa dilanjutkan

Muhadjir Effendy Berharap 3 Prioritas Pendidikan Ini Bisa Dilanjutkan oleh Mendikbud selanjutnya
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2018). 

TRIBUNNEWS.COM - Muhadjir Effendy telah menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tahun 2014-2019, bersamaan dengan berakhirnya periode Kabinet Kerja Jilid 1 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Bersamaan dengan pergantian para menteri baru pada era Kabinet Kerja Jilid 2, Muhadjir mengungkapkan sejumlah prioritas diharapkan bisa dilanjutkan dan diselesaikan oleh siapa pun orang nantinya menjabat sebagai Mendikbud:

1. Pendidikan budi pekerti

“Yang saya minta untuk nanti yang melanjutkan itu yakni beberapa program yang diminta Presiden harus diprioritaskan. Pertama, pendidikan budi pekerti, kemudian lahir pendidikan karakter yang sekarang sudah ada payung hukumnya, yaitu Perpres Nomor 87 Tahun 2017. Itu harusnya nanti berkelanjutan karena sudah ada payung hukumnya,” jelas Muhadjir saat ditemui akhir pekan lalu di Jakarta.

Prioritas utama yaitu kelanjutan program pendidikan karakter yang disahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Disebutkan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Baca juga: Benarkah Nadiem Makarim Menjadi Menteri Pendidikan Kabinet Kerja Jilid 2?

2. Percepatan KIP

Prioritas kedua yaitu percepatan pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. KIP merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin.

Penerapan PIP berupa pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera, peserta Program Keluarga Harapan, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah.

Sasarannya yaitu peserta didik pemegang KIP; peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dengan pertimbangan khusus; serta eserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, pelayaran, dan kemaritiman.

“KIP sekarang sudah tersistem dengan baik. Kalau masih ada kekurangan, ya harus disempurnakan, tapi secara sistem sudah bagus, tinggal melanjutkan. Termasuk distribusinya harus tepat sasaran. Ini yang penting, karena di lapangan masih dijumpai orang yang harusnya layak menerima KIP, tapi tidak mendapatkan,” ungkap Muhadjir.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...

Berita Terkait :#Kabinet Jokowi

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas