Kesenjangan Masih Jadi Problem Pendidikan Meski APBN Besar, Kemendikbud Ungkap Faktanya
Kesenjangan pendidikan masih jadi permasalahan pendidikan di Indonesia meskipun dana APBN untuk pendidikan dinilai cukup besar, yakni 20 persen dari
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesenjangan pendidikan masih jadi permasalahan pendidikan di Indonesia meskipun dana APBN untuk pendidikan dinilai cukup besar, yakni 20 persen dari total anggaran pembelanjaan negara.
Bahkan total guru di Indonesia tahun ajaran 2020/2021 mencapai 2.698.103 orang.
Faktanya terdapat permasalahan yang cukup kompleks terkait kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti yang dipaparkan Profesor Nizam, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud pada Senin (3/5/2021).
Di webinar yang diselenggarakan Universitas Terbuka (UT), Prof Nizam mengatakan pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang problemnya ini sangat kompleks.
Jangankan di daerah terpencil, kesenjangan pendidikan antar wilayah di DKI Jakarta saja masih terlihat.
Contohnya di DKI, kesenjangan pendidikan antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Utara, apalagi masuk ke Kepulauan Seribu kesenjangannya sangat besar.
“Kenapa? Karena tidak banyak guru yang berkualitas atau guru yang unggul mau ditempatkan di daerah yang terpencil tadi,” kata Prof. Nizam, Senin (3/5/2021).
Belum lagi adanya kebijakan bahwa pendidikan dasar dan menengah itu menjadi bagian dari otonomi daerah, sehingga pengendalian kualitasnya tidak bisa dilakukan secara terpusat.
Banyak sekali survei dan parameter yang diukur, kesenjangan antara daerah sangat tinggi dan kerap dikaitkan dengan isu politik.
Baca juga: Esensi Hari Pendidikan Nasional, Bagi Kehidupan dan Masa Depan Bangsa Indonesia
“Ketika bupatinya konsen dengan pendidikan, pendidikannya maju. Tapi jika bupatinya konsen pada yang lain, pendidikannya tertinggal,” kata Nizam.
“Penempatan Kepala Sekolah juga sesuka kepala daerah. Kepala sekolah berprestasi belum tentu mendapat sekolah yang baik ketika tidak mendukung pemilihan kepala daerah. Hal semacam ini banyak sekali terjadi,” kata Nizam.
Pendistribusian guru juga menjadi problem di daerah. Contoh kasusnya adalah saat dia mengunjungi salah satu daerah di Papua bernama Yoikimo, yang mana sekolah dasar (SD) di daerah itu tidak ada gurunya.
“Tercatat ada (gurunya), tapi tidak hadir di dalam kelas,” kata Nizam.
Dalam pendidikan harus dipastikan terjadi proses pembelajaran.
Karena mudah bagi pemerintah untuk membangun sekolah atau menyediakan guru, tapi juga harus dipastikan terjadi proses belajar di dalam kelas.
Oleh karenanya sangat penting guru-guru hebat yang memiliki dedikasi tinggi terhadap negara, lahir di perguruan-perguruan tinggi yang ada di Indonesia khususnya.
“Tidak hanya sekedar semangat, tapi kompetensi untuk mendidik. Sehingga literasi dan numerasinya bisa kita pastikan agar anak-anak kita menjadi hebat, mampu untuk mandiri dan berkompetensi,” kata Nizam.