Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Dede Yusuf Minta Setiap Pemerintah Daerah Bentuk Satgas Pengawasan Sekolah Tatap Muka

Pembahasan SKB itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan

Dede Yusuf Minta Setiap Pemerintah Daerah Bentuk Satgas Pengawasan Sekolah Tatap Muka
Jaka/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf memberikan usulan kepada para pemangku kepentingan di seluruh daerah untuk membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan sekolah tatap muka.

Usulan tersebut diberikan Dede menyusul rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka secara terbatas.

"Saya juga menyampaikan kalau begitu pentingnya membuat Satgas pengawasan sekolah tatap muka," kata Dede saat diskusi Polemik bertajuk Tatap Muka Demi Siswa, Sabtu (5/6/2021).

Adapun alasan dia memberikan usulan tersebut kepada Pemerintah Daerah karena menurutnya stakeholder tersebutlah yang memahami ruang gerak masyarakatnya masing-masing.

Kendati begitu, koordinasi dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan, karena kata dia hal tersebut merupakan kunci untuk menyelaraskan rencana penerapan sekolah tatap muka tersebut.

Baca juga: Ruben Onsu Ceritakan Dirinya Pernah Hidup Susah, Semangkok Mie untuk Satu Keluarga

"Artinya begini Kalau kita berbicara untuk satu wilayah provinsi A, di provinsi tersebut ada 20 kabupaten, kan enggak mungkin satu kebijakan untuk 20 Kabupaten karena tiap-tiap Kabupaten punya tata cara tata gerak masyarakat kepada penduduk yang sangat berbeda",

"Jadi inilah peran penting dari pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah," sambungnya.

Atas dasar itu, aktor kenamaan Tanah Air era 2000an itu mengusulkan pemerintah untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembentukan satgas pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas.

Lanjut kata Dede, pembahasan SKB itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Eko Sutriyanto
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas