Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pembelajaran Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan Komisi X Minta Pemerintah Tak Wajibkan PTM

Pemerintah berencana mewajibkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2021/2020.

Kasus Covid-19 Melonjak, Pimpinan Komisi X Minta Pemerintah Tak Wajibkan PTM
TRIBUNNEWS/Jeprima
Sejumlah murid saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap dua di SDN Malaka Sari 13 Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah salah satunya SDN Malakasari 13. Siswa yang ikut belajar tatap muka yang digelar pada pukul 07.00-09.00 WIB hanya 50% dari kapasitas. (Tribunnews/Jeprima) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana mewajibkan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran 2021/2020.

Hal ini sesuai dengan SKB 4 menteri yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. 

Syaratnya, guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan tersebut sudah divaksin, dan PTM mendapat persetujuan dari orangtua. 

Namun demikian dengan adanya lonjakan kasus Covid-19, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah pusat agar menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi.

“Pada awalnya memang saya setuju dengan akan dibukanya sekolah tatap muka terbatas di Juli 2021, dengan mempertimbangkan berbagai urgensi yang ada. Namun mengingat perkembangan kasus Covid-19, apalagi terdapat delta variant yang menular lebih cepat, sepertinya hal tersebut kita harus pertimbangkan ulang," ujar Hetifah, kepada wartawan, Selasa (29/6/2021).

Hetifah mengatakan kebijakan pembukaan sekolah tidak bisa diwajibkan di seluruh daerah secara serentak, mengingat kondisi yang berbeda-beda. 

Baca juga: Kemendikbudristek Beri Kesempatan Daerah di Luar Zona Merah Gelar PTM Terbatas

“Menurut saya, kuncinya adalah kita tidak bisa membuat kebijakan yang one size fits all di negara yang luas ini. Tidak bisa dipaksakan semua wajib buka serentak, atau semua dilarang," paparnya. 

Dia meminta Kemendikbudristek beserta Kemenkes, Kemendagri, dan Kemenag membuat kategorisasi dalam penentuan pembukaan sekolah. 

“Jadi nanti ditentukan, mana daerah yang wajib buka, mana yang opsional, mana yang tidak boleh. Kategorisasi ini tidak hanya berdasarkan zona penyebaran Covid-19, tapi juga ditambahkan bobot pertimbangan lainnya seperti letak geografis, progress vaksinasi GTK, kapasitas fasilitas kesehatan, ketersediaan sarpras, dan lain-lain yang dapat terukur," usul Hetifah.

Hetifah mengaku khawatir dengan temuan-temuan di lapangan terkait ketaatan terhadap protokol kesehatan. 

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas