Sejarah Penyusunan Teks Proklamasi dan Perubahan yang Ada di Dalamnya
Berikut adalah sejarah penyusunan teks proklamasi pada 1945 dan perubahan-perubahan yang ada di dalamnya.
Penulis: Widya Lisfianti
Editor: Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah sejarah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
Teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945.
Sejarah perumusan teks proklamasi dimulai saat pihak Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di tanggal 15 Agustus 1945.
Baca juga: Detik-Detik Jepang Kalah Pada Sekutu di Perang Dunia ke-2 hingga Terjadinya Peristiwa Bom Atom
Baca juga: Sejarah BPUPKI dan Anggota Panitia Sembilan
Golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran Radio BBC milik Inggris, mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi.
Namun, dwitunggal menolak karena belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Jepang.
Mengutip laman Kemdikbud, golongan tua berpendapat, lebih baik menunggu sampai 24 Agustus, yakni tanggal yang ditetapkan Marsekal Terauchi untuk waktu kemerdekaan Indonesia, ketika menerima Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat di Dalat, Vietnam.
Pada 15 Agustus 1945, para pemuda dibawah pimpinan Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana bersepakat untuk mengamankan dwitunggal bersama Ibu Fatmawati dan Guntur ke Rengasdengklok, dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda.
Namun, sepanjang hari 16 Agustus 1945 itu, tidak tercapai kesepakatan apapun.
Hingga sorenya, Ahmad Soebardjo datang dan berusaha membujuk para pemuda untuk melepaskan dwitunggal.
Akhirnya mereka bersedia dengan jaminan oleh Soebardjo bahwa proklamasi akan terjadi esok hari.
Malam itu juga, rombongan berangkat ke Jakarta, menuju rumah Laksamana Maeda di Meiji Dori No. 1 untuk membahas masalah tersebut.
Setibanya di sana, tuan rumah menjelaskan permasalahan dan informasi yang sebenarnya terjadi.
Maeda lalu mempersilakan ketiga tokoh menemui Gunseikan (Kepala Pemerintah Militer) Jenderal Moichiro Yamamoto untuk membahas upaya tindaklanjut yang akan dilakukan.