Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Materi Sekolah

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah, Beserta Hak dan Kewajiban Daerahnya

Otonomi daerah merupakan hal penting berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Simak pengertian otonomi daerah, beserta tujuan, hak dan kewajibannya.

Pengertian dan Tujuan Otonomi Daerah, Beserta Hak dan Kewajiban Daerahnya
NET
Ilustrasi - Simak pengertian dan tujuan otonomi daerah, beserta hak dan kewajibannya. 

TRIBUNNEWS.COM -Simak pengertian dan tujuan dari otonomi daerah, beserta hak dan kewajiban daerahnya.

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti aturan.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik penting untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca juga: Pengertian Globalisasi Lengkap dengan Contohnya

Baca juga: Fabel: Pengertian, Unsur Intrinsik dan Kebahasaan, Struktur, Contoh Cerita Fabel

Kali pertama di Indonesia diberlakukan sistem pemerintahan dengan sistem otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:

“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII, penyerahan urusan pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah ditujukan untuk menyejahterakan masyakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan daya saing daerah.

Halaman
1234
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas