Perguruan Tinggi Didorong Kaji Dampak Perubahan Iklim Terhadap Hukum Laut
Perguruan tinggi didorong untuk mengkaji dan mendalami dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Daryono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perguruan tinggi didorong untuk mengkaji dan mendalami dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut PBB 1982.
Hal ini disampaikan dalam Seminar Internasional tentang 'Dampak Perubahan Iklim terhadap Hukum Laut Dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut PBB 1982'.
Seminar itu diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam rangka memperingati Hari Nusantara tanggal 13 Desember 2021.
"Maksud dan tujuan penyelenggaraan seminar adalah untuk mendorong peranan perguruan tinggi, para pakar dan praktisi dalam mengkaji dan mengembangkan hukum laut guna mengatasi tantangan perubahan iklim global," kata Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno S.H., Msc., FCBArb, dalam sambutannya, Selasa (14/12/2021).
Baca juga: Sekolah Sambut Baik Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Anak Usia 6-11 Tahun
Edie menyebut tujuan lain dari seminar ini yakni untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam perspektif Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, maupun instrumen-instrumen hukum internasional lainnya.
Selain itu, lanjutnya, memperkuat kerjasama internasional dan diplomasi dalam mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim.
"Juga memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengaturan masalah-masalah kelautan, khususnya yang terkait dengan dampak perubahan iklim."
"Para pakar yang mewakili PBB, perguruan tinggi dari negara-negara tetangga ASEAN maupun dari Indonesia telah memberikan sumbangan pemikiran dan usulan-usulan serta langkah konkrit dari berbagai perspektif, sesuai dengan kepakaran dan pengalaman mereka yang sangat bermanfaat untuk mencapai maksud dan tujuan seminar tersebut," katanya.
Diketahui, dalam seminar ini keynote speech diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud M.D., diikuti dengan sambutan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Christiawan Nasir.
Para narasumber pada Seminar Internasional tersebut adalah Mr. Vladimir Jares, Direktur Divisi Urusan Maritim dan Hukum Laut (DOALOS) PBB New York; Assoc. Prof. Nguyen Thi Lan Anh, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Asia Timur (Laut China Selatan), Lembaga Akademi Dilpomasi Viet Nam; Dr. Antonio La Viña, Direktur Kebijakan Perubahan Iklim dan Hubungan Internasional, Ateneo de Manila University, Manila.
Baca juga: Diresmikan Menteri LHK, Taman KEHATI di Indramayu Raih Rekor MURI
Sedangkan para pakar dari Indonesia yang menjadi narasumber adalah Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo S.H., M.A, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; dan Matheus Eko Rudianto, dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.(*)