Suharto dan rezim Orde Baru memiliki kontrol yang sangat kuat terhadap sistem politik Indonesia.

Mereka menciptakan dan mempertahankan sistem politik yang memusatkan kekuasaan pada presiden dan partai penguasa, Golongan Karya (Golkar).

Dengan kontrol ini, Suharto mampu memanipulasi proses pemilihan umum untuk memastikan kemenangan terus-menerus.

Baca juga: Kunci Jawaban IPS Kelas 9 Halaman 135 Kurikulum Merdeka: Isi Dekrit Presiden Tahun 1959

• Pengendalian Partai Politik: Golkar, yang didukung penuh oleh pemerintah, menjadi satu-satunya partai politik yang dominan dan seringkali satu-satunya partai yang diizinkan untuk beroperasi secara bebas. Partai politik lainnya dibatasi atau tidak diperbolehkan berfungsi secara efektif.
• Pemilihan Umum yang Tidak Bebas dan Adil: Pemilihan umum selama masa Orde Baru sering kali tidak bebas dan adil, dengan adanya praktik kecurangan, intimidasi, dan manipulasi hasil pemilu. Suharto dan timnya memastikan bahwa hasil pemilu berpihak pada mereka.

2. Reformasi Ekonomi dan Pembangunan

Suharto dikenal karena kebijakan ekonomi dan pembangunan yang sukses pada awal masa pemerintahannya.

Program-program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, membawa kemajuan yang signifikan dan meningkatkan standar hidup banyak orang di Indonesia.

• Pertumbuhan Ekonomi: Di bawah kepemimpinan Suharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama pada tahun 1980-an dan 1990-an. Kesuksesan ekonomi ini memberikan dukungan luas kepada Suharto dan mengurangi ketidakpuasan terhadap pemerintah.
• Pembangunan Infrastruktur: Investasi besar-besaran dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

3. Repression dan Penekanan

Rezim Orde Baru menerapkan berbagai bentuk penekanan dan pengawasan untuk mempertahankan kekuasaan.

• Penekanan Terhadap Opini Publik: Rezim ini membatasi kebebasan pers dan menekan kelompok oposisi. Media yang tidak pro-pemerintah sering kali disensor atau dihilangkan, dan tindakan represif terhadap dissent dilakukan untuk menjaga ketertiban dan mendukung narasi resmi.
• Pengawasan dan Kontrol Sosial: Pemerintah mengawasi dan mengendalikan aktivitas sosial dan politik, termasuk melalui operasi keamanan dan intelijen, untuk mencegah perlawanan yang efektif terhadap rezim.

4. Legitimasi Melalui Pemilihan Umum Terstruktur

Pemilihan umum di masa Orde Baru sering kali diatur sedemikian rupa untuk memberikan legitimasi kepada Suharto.

Proses pemilihan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

• Proses Pencalonan yang Terbatas: Calon presiden sering kali terbatas pada Suharto sendiri atau orang-orang yang disetujui olehnya. Calon alternatif yang mungkin menantang Suharto hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk berkompetisi secara serius.
• Mekanisme Pengundian dan Pemenangan: Sistem pemilihan didesain agar hasilnya selalu menguntungkan Suharto, seringkali dengan penetapan suara secara sepihak atau penekanan terhadap calon lawan.

5. Kebijakan Stabilitas dan Ketertiban

Suharto mempromosikan dirinya sebagai simbol stabilitas dan ketertiban di Indonesia, terutama setelah periode ketidakstabilan yang terjadi pada akhir 1960-an.

Banyak rakyat Indonesia merasa bahwa Suharto mampu menjaga keamanan dan kestabilan negara, dan mereka mendukung pemerintahannya sebagai cara untuk memastikan kelanjutan kemajuan dan keamanan.

*) Disclaimer: Kunci jawaban di atas hanya sebagai panduan siswa dalam mengerjakan soal.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kesalahan dalam jawaban di atas.

(Tribunnews.com/Whiesa)