Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Halaman 99 Kurikulum Merdeka: Jawab Pertanyaan Ini!

Simak kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP halaman 99 Kurikulum Merdeka terdapat dalam artikel berikut.

Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP Halaman 99  Kurikulum Merdeka: Jawab Pertanyaan Ini!
Tribunnews
Inilah kunci jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 8 SMP halaman 99 Kurikulum Merdeka. 

Perpres berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

2. Dalam situasi yang genting seperti situasi pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini presiden dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Menurut kalian, mengapa pemerintah harus mengeluarkan Perppu? Apakah tidak cukup dengan adanya UU saja?

Jawaban: Pemerintah mengeluarkan Perppu dalam situasi genting sebab memungkinkan langkah cepat dan fleksibilitas yang dibutuhkan, tanpa menunggu proses legislatif.

Hal ini dibutuhkan saat UU tidak dapat menanggapi situasi darurat dengan cukup cepat.

3. Setiap peraturan pasti ada dasar hukum/undang-undang yang dijadikan rujukan serta tidak boleh dilanggar. 

Jika kita melihat piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat, landasan dasar apa yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut?

Berita Rekomendasi

Jawaban: Dasar dari penyusunan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR yang berlaku.

Di dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat nilai silasila Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang lain. Hal-hal itulah yang dijadikan dasar dalam penyusunan peraturan-peraturan yang ada di tingkat bawahnya.

Seperti Perpres, Keppres, Perppu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

4. Data dari Kemenkumham menyebutkan bahwa per 18 Agustus 2022, Indonesia memiliki 42.161 peraturan. 

Adapun jumlahnya terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 peraturan daerah, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat.

Berdasarkan data tersebut, coba kalian buat dalam bentuk infografik dan sertakan juga analisis atau penjelasan singkat di bagian bawahnya.

Jawaban: Jumlah aturan yang dikeluarkan oleh menteri lebih banyak dibandingkan dengan aturan di pusat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. 

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas