TRIBUNNEWS.COM – Simak, berikut ini merupakan kunci jawaban buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 158.

Pada buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 158 terdapat soal essay bab 4.

Dalam soal tersebut siswa diminta menjawab pertanyaan yang telah terlampir.

Sebagai catatan, sebelum melihat kunci buku pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 11 SMA/MA Kurikulum Merdeka halaman 158, siswa diminta untuk terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Berikut Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 158: Uji Kompetensi 4.2

Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Hal 158

1. Berikan alasan, mengapa dalam sistem presidensial jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil?

Jawaban:

Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasikan dalam satu kekuasaan seorang presiden.

Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk para pembantunya yang akan duduk memimpin departemen masing-masing.

Baca juga: Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 149, Bab 4 : Aktivitas 4.10

Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Maka dari itu, jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena pusat kekuasaan hanya ada pada presiden demi kelangsungan dan kesejahteraan rakyat.

2. Menurut kalian, apa langkah-langkah yang harus ditempuh agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia berjalan efektif dan efisien?

Jawaban :

Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku, dan ras sehingga perlu adanya sistem pemerintahan yang berpusat pada satu penguasa dengan pemerintah daerah yang berperan di suatu wilayah.

Selain itu, Indonesia perlu memiliki peraturan-peraturan yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara yang berbeda-beda.

Dengan adanya landasan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah Indonesia pun dapat menerapkan jalannya pembangunan bangsa dan negara yang berkesinambungan.

3. Menurut kalian, sistem pemerintahan yang berjalan saat ini apakah sudah sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945?

Jawaban :

Sistem pemerintahan di Indonesia sudah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945 dengan menerapkan sistem presidensial, yaitu pembagian kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Presiden dan wakil dipilih langsung oleh rakyat, serta mereka bertanggung jawab kepada rakyat.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, juga tidak mengenal pembedaan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan.

4. Buatlah penjelasan mengenai perbedaan antara pemerintahan dengan sistem presidensial dan parlementer!

Jawaban :

A. Sistem Presidensial:Kepemimpinan Eksekutif: Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilihan yang Terpisah: Pemilihan presiden dan anggota parlemen dilakukan secara terpisah.

Stabilitas Pemerintahan: Presiden memiliki masa jabatan tetap dan tidak bisa dengan mudah diberhentikan oleh parlemen.

Pemisahan Kekuasaan: Jelas antara eksekutif dan legislatif.

B. Sistem Parlementer:Kepemimpinan Eksekutif: Perdana Menteri dipilih dari dan oleh parlemen.

Keterkaitan Pemilihan: Pemilihan legislatif menentukan pembentukan pemerintahan.

Ketidakstabilan: Pemerintah dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya dari parlemen.

Interdependensi Kekuasaan: Eksekutif dan legislatif sangat terkait dan saling bergantung.

5. Uraikan kelebihan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dibanding sistem sentralisasi!

Jawaban :

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki beberapa kelebihan ketimbang sistem sentralisasi.

Dalam sistem desentralisasi, kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga tetapi tersebar di berbagai organ negara.

Struktur kekuasaan negara seperti ini pun bersifat demokratis yang dibangun berdasarkan sistem pengorganisasian kekuasaan negara.

Sistem desentralisasi atau pemencaran kekuasaan ini dianggap dapat menjabarkan pokok pendirian atau asas kepentingan umum dalam negara berbentuk pemerintahan republik karena ada pembatasan kekuasaan.

Sehingga, rakyat pun dapat dilibatkan secara aktif dalam segala penyelenggaraan negara.

Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada penguasa.

Dalam sistem desentralisasi, rakyat memiliki kedudukan sebagai pelaku perubahan dan bukan hanya penonton.

Hal itu terjadi apabila rakyat diposisikan sebagai subjek pemilik hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, dan bukan hanya objek pemilik kewajiban yang harus patuh pada penguasa.

*) Disclaimer:

• Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.
• Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Namira Yunia Lestanti)