Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Pilkada 2020 Sebaiknya Ditunda Hingga 2021 Jika Bulan Juni Tren Corona Makin Naik

Guspardi Gaus menyarankan, jika hingga Juni tren kasus virus corona di Indonesia tak kunjung menurun, sebaiknya Pilkada 2020 ditunda hingga 2021.

Pilkada 2020 Sebaiknya Ditunda Hingga 2021 Jika Bulan Juni Tren Corona Makin Naik
Tribunnews/Irwan Rismawan
Spanduk dan baliho bakal calon kepala daerah terpampang di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Selasa (14/4/2020). Penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah terkait Pandemi Covid-19 memiliki sejumlah konsekuensi antara lain anggaran yang telah habis, sumber daya manusia, serta perubahan daftar pemilih yang berusia 17 tahun pada saat pemungutan suara. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda menjadi Desember 2020 mendatang sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020.

Anggota Komisi II DPR fraksi PAN Guspardi Gaus menyarankan, jika hingga Juni tren kasus virus corona di Indonesia tak kunjung menurun, sebaiknya Pilkada 2020 ditunda hingga 2021.

"Kalau Juni ini trennya (Covid-19) makin naik, tentu saya mengusulkan di rapat kerja itu ditunda pelaksanaan pilkada yang ditetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu, hingga tahun 2021," kata Guspardi kepada Tribunnews, Selasa (19/5/2020).

Jika merujuk pada Pasal 201 A Ayat 3 Perppu 2/2020, penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa ditunda kembali hingga bencana non-alam virus corona berakhir.

Nantinya tinggal DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu menyepakati waktunya.

"Harus berdasarkan kesepakatan karena di Perppu 2/2020 sudah diakomodir di dalam Pasal 201 A ayat 3. Jadi, itu hanya kesepakatan, jadi tidak ada Perppu baru lagi untuk menetapkan waktu itu," ucapnya.

Baca: Dedi Mulyadi Menangis Lihat Video Bocah Penjual Jalangkote Dibully, Ingat Masa Kecil Jualan Es

Saat menetapkan penundaan pilkada bersama Mendagri dan penyelenggara pemilu, Guspardi menuturkan, ia sudah meminta agar pilkada ditunda hingga setahun.

Namun, karena ia menilai pemerintah lebih paham kondisi, sehingga Komisi II sepakat menyerahkan keputusannya ke pemerintah.

"Kalau saya keras meminta ditunda satu tahun, tapi yang lebih tahu perkembangan tentu pemerintah. Kita kan lembaga pengawas, harus proporsional juga," ujar Guspardi.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas