Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

PAN Minta KPU Segera Revisi PKPU Soal Aturan Kampanye Virtual Pilkada Serentak 2020

Guspardi Gaus memberikan dukungan terhadap usulan Mendagri tersebut untuk melaksanakan metode kampanye secara virtual dalam gelaran pilkada 2020.

PAN Minta KPU Segera Revisi PKPU Soal Aturan Kampanye Virtual Pilkada Serentak 2020
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pelatihan penanganan tindak pidana pemilihan dan sentra laporan sentra gakkumdu pemilihan 2020 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Pelatihan ini diikuti 209 orang yang terdiri dari Direktur Reskrimum dan Kasubdit I/Kamneg Polda se-Indonesia guna memahami penanganan tindak pidana pilkada dan tata cara penginputan laporan Sentra Gakkumdu Pilkada 2020. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar pelaksanaan kampanye di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dimungkinkan digelar secara virtual.

Komisi II DPR RI menilai usulan tersebut untuk mencegah terjadinya kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19.

Anggota Komisi II DPR RI fraksi PAN Guspardi Gaus memberikan dukungan terhadap usulan Mendagri tersebut untuk melaksanakan metode kampanye secara virtual dalam gelaran pilkada serentak 2020.

Namun, usulan ini harus ditindaklanjuti oleh KPU. Sementara DPR bersama pemerintah sifatnya hanya memberikan masukan.

Baca: Deretan Protokol Kesehatan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang Buka Mulai 9 Juni

Keputusan tetap berada pada KPU yang bertindak sebagai penyelenggara Pilkada Serentak.

"Kalau seandainya tidak memungkinkan seperti kampanye yang lazim, ada ruang untuk melakukan kampanye secara virtual. Seperti sekarang yang kami lakukan di DPR dengan melaksanakan rapat-rapat secara virtual. Kampanye secara virtual melalui media elektronik kan juga bisa," kata Guspardi kepada Tribunnews, Senin (8/6/2020).

Menurut anggota DPR asal Sumatera Barat ini, KPU masih memiliki waktu untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) yang nantinya mengatur kampanye dilaksanakan secara virtual, di mana kampanye Pilkada Serentak 2020 dipersingkat.

Dimulai pada 26 September sampai 5 Desember 2020. Sementara pemungutan suara digelar pada 9 Desember 2020.

"Pilkada masih 6 bulan lagi," ujar Guspardi.

Guspardi memahami bahwa masyarakat sangat menginginkan kampanye tersebut secara langsung yaitu dengan tatap muka sebagaimana lazimnya pada pemilu atau pilkada pada masa lalu.

Namun karena Pilkada Serentak 2020 ini dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19, protokol kesehatan harus berjalan dengan ketat dan disiplin di mana aspek kesehatan keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.

Baca: Ketika Petugas Damkar Wonogiri Tertipu Laporan Palsu, Sampai di Ngadirojo Ternyata Tak Ada Kebakaran

"Yang sempurna itu dan lebih disukai masyarakat, calon kepala daerah itu melakukan kampanye dengan bertemu langsung dengan masyarakat pemilihnya, tetapi dengan situasi pandemi virus Corona ini memang harus ada penyesuaian sedemikian rupa guna meminimalkan risiko penyebaran virus covid-19," ucap Guspardi.

Untuk itu, Guspardi meminta KPU untuk merevisi PKPU 15/2019 yang sudah disepakati untuk ditinjau dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19.

"Diantaranya bagaimana mendesain model dan format kampanye virtual dengan memanfaatkan media elektronik," ujar anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ini.

Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas