Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilkada Serentak 2020

Mahkamah Agung Diminta Cepat Tangani Sengketa Persyaratan Peserta Pilkada

Mahfud mengatakan sejumlah pihak meminta MA agar bisa menyelenggarakan sengketa persyaratan peserta Pilkada 2020 dalam waktu singkat.

Mahkamah Agung Diminta Cepat Tangani Sengketa Persyaratan Peserta Pilkada
istimewa
Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Komunitas Pancasila Muda lewat video konferensi di hari lahirnya pancasila, Senin (1/6/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan sudah membahas proses peradilan cepat, murah, dan sederhana terkait persyaratan peserta Pilkada serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

Pertemuan itu digelar bersama Menteri Dalam Negeri dan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP telah bertemu dengan para pimpinan Mahkamah Agung (MA) pada Rabu (10/6/2020) kemarin.

Mahfud mengatakan dalam kesempatan itu ia dan sejumlah pihak meminta MA agar bisa menyelenggarakan sengketa persyaratan peserta Pilkada 2020 dalam waktu singkat.

"Kita minta agar secepat mungkin Mahkamah Agung itu menyelenggarakan atau melaksanakan sidang-sidang jika ada sengketa terhadap atau di dalam pelaksanaan Pilkada ini, di luar sengketa hasilnya," kata Mahfud dalam keterangan yang disampaikan Tim Media Menko Polhukam pada Rabu (10/6/2020).

Mahfud mencontohkan sejumlah hal yang bisa ditangani MA antara lain tentang keabsahan ijazah dan pemenuhan persyaratan peserta.

"Bagaimana nanti dalam sengketa Pilkada misalnya sengketa tentang keabsahan ijazah, tentang orang memenuhi syarat sebagai peserta atau tidak, itu agar peradilannya bisa cepat," kata Mahfud.

Terkait hal tersebut Mahfud mengatakan saat ini MA tengah menyiapkan schedule untuk itu.

"Mahkamah Agung sedang menyiapkan schedule untuk itu, kapan sengketa masuk, kapan diputus di pengadilan tinggi kalau ada, dan kapan di Mahkamah Agung yang semuanya nanti akan disesuaikan dengan apa yang dimungkinkan Undang-Undang," kata Mahfud.

Baca: Kasasi Ruben Onsu Atas Gugatan Hak Kepemilikan Nama Bensu Ditolak MA

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tidak akan ada penundaan Pemilihan Umun Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang tetap dilaksanakan pada Desember 2020.

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas