Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahapan lanjutan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 pasca penundaan akibat pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19), resmi dimulai pada Senin 15 Juni 2020.

Berdasarkan keterangan yang diterima dari pihak KPU RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Ketua KPU RI, Arief Budiman, menandatangani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, pada 15 Juni 2020.

Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 itu didasarkan pada tiga hal.

Baca: Menuju Pilkada Solo, Kabar Achmad Purnomo Mundur hingga Calon Pas Wakil Gibran

Baca: Depok Siap Laksanakan Pilkada Desember 2020 dengan Protokol Kesehatan

Baca: Pilkada Serentak 2020, KPU Butuh Jutaan Masker dan Sabun Cair

Pertama, ketentuan Pasal 122A ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan penetapan penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan serentak serta pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua, berdasarkan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020, menyetujui lanjutan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditunda dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020, dan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Ketiga, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020.

Ada lima konsekuensi terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020

Pertama, KPU Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi:

a. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara;

b. Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

c. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan

d. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.