Gibran Berpotensi Maju Pilkada Solo Lawan Kotak Kosong, Pengamat: Ada Budaya Politik Perkewuh
Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berpotensi menjadi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2020.
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa berpotensi menjadi calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo 2020.
Bahkan, analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kemungkinan besar Gibran akan maju melawan kotak kosong.
PDIP saat ini menguasi DPRD Solo dengan 30 dari 45 kursi DPRD Solo.
Sementara partai-partai lain berbagi 15 kursi, PKS mengantongi lima kursi, Gerindra, PAN dan Golkar masing-masing tiga kursi dan PSI satu kursi.
Apalagi, Solo adalah kandang banteng dan rumah yang melahirkan seorang Joko Widodo (Jokowi).
Lantas siapa yang berani menantang anak Jokowi di Pilkada?
Terkait dengan hal itu, Pengamat Sosiolog Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Drajat Tri Kartono memberikan tanggapannya.
Drajat mengakui, bahwa kekuasaan PDIP di Solo sangat kuat.
Apalagi, FX Hadi Rudyatmo sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) juga memiliki pengaruh yang cukup bagus.
Tak hanya itu, menurut Drajat, di Solo ada kultur perkewuh atau tidak enak yang masih tertanam kuat di masyarakat.
Hal itu disampaikan Drajat dalam acara Obrolan Virtual Overview: Gibran Vs Kotak Kosong? yang disiarkan langsung di kanal YouTube Tribunnews.com, Kamis (23/7/2020).
Baca: Tepis Isu Dinasti Politik, PDI Perjuangan: Gibran Anak Presiden, tapi Punya Hak Mencalonkan Diri
"Tetapi saya lihat tidak hanya sekedar DPC sebenarnya, tapi ada kultur politik yang ada di Solo."
"Jadi gini, kalau ada orang punya hajat itu pasti begini 'kepada orang tua dan yang saya tuakan, yang selalu saya ikuti nasihatnya, kepada para pejabat negara yang selalu saya hormati, saya ikuti' jadi ada kata itu."
"Ada kata penghormatan yang sangat tinggi bagi orang Solo kepada orang yang memiliki jabatan. Jadi siapa yang memiliki kekuasaan itu pasti dihormati," papar Drajat.