Kemendagri: Realisasi NPHD Pilkada Bawaslu 3 Pemda Masih di Bawah 40 Persen
Hingga per tanggal 28 Agustus pukul 20.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 KPU telah mencapai Rp 9,936 Triliun atau 97,05 persen
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengungkapkan ada 3 pemerintah daerah (Pemda) yang realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu Pilkada 2020 masih dibawah 40 persen.
"Masih terdapat 3 Pemda yang transfernya kurang dari 40 persen yaitu: Kabupaten Waropen (37,33 persen), Kota Bandar Lampung (36,84 persen), dan Kabupaten Pegunungan Bintang (30.00 persen)," kata Ardian dalam keterangannya, Minggu (30/8/2020)
Sementara itu terdapat 242 Pemda yang telah mencapai 100 persen, dan ada 25 Pemda yang realisasinya antara 40 persen hingga 100 persen.
"242 Pemda (di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah) telah 100 persen transfer ke Bawaslu," kata Ardian.
Baca: 209 Daerah Berhasil Transfer 100 Persen NPHD Pilkada Serentak
"Selain itu, terdapat 25 Pemda (didalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Utara (68,36 persen) yang transfernya antara 40 persen sampai dengan dibawah 100 persen," lanjutnya.
Dirjen Bina Keuangan itu menjelaskan hingga per tanggal 28 Agustus pukul 20.00 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 KPU telah mencapai Rp 9,936 Triliun atau 97,05 persen.
Sementara itu Bawaslu mencapai Rp 3,313 Triliun atau 95,56 persen, Pengamanan Rp 740,921 miliar atau 48,67 persen.
"Untuk KPU ada 240 Pemda, di dalamnya ada Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sulawesi Tengah, telah 100 persen transfer ke KPU," kata Ardian.
Ardian menyebut masih terdapat 29 Pemda (didalamnya terdapat Provinsi Sulawesi Utara (74,55 persen) yang transfernya antara 40 persen sampai dengan di bawah 100 persen.
Serta terdapat 1 Pemda yang transfernya kurang dari 40 persen, yaitu Kabupaten Halmahera Utara, yaitu (39,43 persen).
Ardian juga menyampaikan penganggaran untuk pengamanan sampai saat ini ada 79 Pemda.
"Didalamnya ada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Kalimantan Tengah, telah 100 persen transfer ke pihak pengamanan," jelasnya.
