TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyayangkan jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) benar-benar akan mengambil sikap abstain atau golput dalam Pilkada Solo 2020.

"Sayang sih kalau partai sebesar PKS yang memiliki massa real, dan besar kemudian tidak berpartisipasi dalam sebuah pesta demokrasi, bahkan mengajak atau mengkampanyekan golput," ujar Hendri ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (1/9/2020).

Hendri juga mengimbau PKS tak mengajak masyarakat untuk mengambil sikap serupa dengan mereka karena partai politik memiliki kewajiban melakukan pendidikan politik.

Meski memang, kata dia, golput adalah sebuah sikap politik yang boleh diambil dalam demokrasi.

"Lagi-lagi walaupun golput itu biasa dalam demokrasi, tapi alangkah baiknya parpol memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk menentukan pilihan dan tidak golput," kata Hendri.

Baca: Golkar Nilai PKS Tidak Etis Memilih Abstain di Pilkada Solo

Di sisi lain, Pikada Solo ini disebutnya menampilkan calon yang lengkap yakni dari parpol (Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso) dan non parpol (Bagyo Wahyono-FX Supardjo).

"Toh sebetulnya calonnya lengkap ini, ada non parpol dan parpol. Jadi lengkap, masyarakat tinggal pilih. Kalau percaya terhadap parpol maka pilih jagoan dari parpol, kalau tidak percaya ya pilih jagoan non parpol," jelasnya.

Lebih lanjut, Hendri mengatakan PKS sebenarnya bisa turut serta dalam pesta demokrasi Solo melalui pendidikan politik.

Seperti menjelaskan betapa pentingnya berpartisipasi dalam sebuah event pilkada dengan memberikan suara kepada calon-calon yang ada.

"Selain itu PKS bisa mengajak masyarakat untuk mencatat janji-janji para kandidat. Nanti bila sudah terpilih, PKS bisa mewadahi atau memfasilitasi tuntutan rakyat Solo untuk menuntut janji-janji para kandidat saat kampanye," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Solo, Sugeng Riyanto mengungkapkan, sikap abstain pada Pilkada Kota Solo merupakan bentuk perlawanan PKS terhadap dinamika politik di Kota Bengawan.

Dia menjelaskan, sikap abstain itu muncul bukan tanpa alasan dan telah melewati proses yang sangat panjang.

Mulai dari penjaringan para kader dan konstituen di tingkat DPD PKS Kota Solo kemudian diteruskan ke tingkat DPW Jateng hingga DPP Pusat.

"PKS sudah sejak awal mencium gelagat tentang akan bangkitnya politik dinasti di Solo. Kedua juga secara vulgar dalam hal ini, kami menangkap ada pembelajaran politik tidak etis. Pada saat Presiden di Istana, memanggil Pak Purnomo. Apapun beliau itu presiden aktif, dan Pak Purnomo kandidat yang tersingkir (mendapatkan rekomendasi partai)," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Sabtu (29/8/2020).