Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang semakin menunjukkan kekhawatiran akibat pandemi Covid-19 yang semakin tidak terkendali.

Fachrul menegaskan, pelaksanaan Pilkada Serentak Desember 2020 yang sudah mengakhiri tahapan pendaftaran calon dan memasuki masa kampanye, ditunda dengan pertimbangan utama bahwa akan menimbulkan klaster yakni klaster Pilkada.

Pandangan ini, kata Fachrul, bukan tanpa alasan yang kuat.

Pandangan ini dibangun tidak hanya saat ini akan tetapi jauh sebelum pemerintah menyetujui pelaksanaan Pilkada tetap dilanjutkan di tahun ini setelah sebelumnya sempat ditunda, yaitu Desember 2020.

"Bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak sangat tidak rasional untuk dilaksanakan pada Desember 2020 mengingat penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan meningkat, sementara upaya-upaya meminimalisir penularan berjalan tidak optimal," kata Fachrul melalui keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Hal itu disampaikannya sekaligus sebagai bentuk penegasan sikap DPD RI dalam menolak pelaksanaan Pilkada yang akan mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat Daerah jika tetap dilaksanakan pada Desember 2020.

DPD RI melalui Komite I meminta pemerintah untuk segera mengambil ruang atau celah yang ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2020 yang memberikan ruang untuk menunda pelaksanaan Pilkada pada tahun berikutnya.

Fachrul mengatakan ada beberapa alasan yang mendasari sikap DPD RI untuk menunda Pilkada 2021.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan ini membuktikan bahwa penularan Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada semakin masif.

Baca: Sikapi Rekomendasi Komnas HAM, Komisi II: Belum ada Pemikiran Menunda Pilkada 2020

Data yang disampaikan oleh KPU pada Kamis (10/9/2020) lalu menyebutkan bahwa terdapat 60 Calon Kepala Daerah yang maju positif Covid-19 yang tersebar di 21 Daerah.

"Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah meningat ada 270 daerah yang kan menyelenggarakan Pilkada Desember 2020 ini," kata Fachrul.

Kedua, di samping calon Kepala Daerah, penularan Covid-19, juga semakin masif terjadi di kalangan penyelenggara Pilkada baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.

"Di Boyolali, Dinas Kesehatan mengkonfirmasi 70 orang pengawas pemilu terkonfirmasi positif Covid-19 dan penularan ini akan belum berakhir karena tahapan selanjutnya adalah kampanye di mana diprediksi konsentrasi massa akan semakin marak terjadi," ucapnya.