Tribun

Pilkada Serentak 2020

KPU Akui Sulit Hapus Bentuk Kampanye Tatap Muka

Memang bagi KPU agak kesulitan untuk menghapuskan bentuk kampanye yang kemudian ada unsur tatap muka karena ini memang perintah undang - undang

KPU Akui Sulit Hapus Bentuk Kampanye Tatap Muka
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO
I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengucap sumpah jabatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Antar Waktu periode 2017-2022 dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Rabu, (15/4/2020). Pelantikan pejabat negara kali ini mengikuti protokol pencegahan COVID-19, yang salah satunya menerapkan anjuran jaga jarak atau physical distancing. Untuk menerapkan protokol tersebut, tamu undangan yang hadir dibatasi sekitar 20 orang. Sebelum mengikuti kegiatan, seluruh tamu undangan juga menjalani tes cepat (rapid test) pendeteksian COVID-19. Kompas/Wawan H Prabowo 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku kesulitan untuk menghapus bentuk kampanye tatap muka di Pilkada Serentak 2020.

Pasalnya jenis kegiatan tersebut adalah perintah UU Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pada pasal 65.

Sementara KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu membuat PKPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan kata lain, PKPU adalah terjemahan dari peraturan di atasnya.

"Memang bagi KPU agak kesulitan untuk menghapuskan bentuk kampanye yang kemudian ada unsur tatap muka karena ini memang perintah undang - undang," ungkap Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi kepada Tribunnews.com, Senin (21/9/2020).

Baca: Mendagri Tito : Tidak Fair Kalau Semua Kerumunan Kampanye Dibatasi, yang Diuntungkan Petahana

"Kami KPU pelaksana undang - undang. Jadi apa yang diatur dalam undang - undang itulah yang diterjemahkan PKPU," imbuhnya.

Kendati demikian, KPU kata Raka masih terus berupaya di tengah situasi darurat yakni pandemi Covid-19.

Salah satunya menuangkan aturan yang mendorong kampanye melalui media daring atau pemanfaatan teknologi informasi dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

Atas hal itu KPU turut merumuskan metode kampanye di media sosial seperti jumlah akun maksimal yang bisa digunakan peserta, hingga pelaksanaan kampanye yang lebih lama dibanding pemilihan sebelumnya.

Tapi menurutnya jika pemerintah dan DPR mau mengubah metode kampanye dengan aturan yang tegas dan jelas, maka opsi revisi undang - undang atau penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang (Perppu) dianggap jadi langkah paling baik.

Dengan catatan, dua opsi tersebut harus tetap mempertimbangkan bagaimana membuat Pilkada Serentak 2020 tetap demokratis dan mampu menjaga partisipasi masyarakat.

"Sebetulnya kalau UU ini bisa diubah atau diterbitkan Perppu yang mengatur secara jelas perubahan metode kampanye tentu ini sangat baik," tuturnya.

"Karena paritisipasi adalah dasar pelaksanaan demokrasi dan wujud legitimasi pilkada ini di mata publik termasuk kepala daerah yang terpilih nanti," pungkas Raka.

Diketahui Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 10/2020 tetap membolehkan kegiatan konser musik, perlombaan hingga bazar digelar peserta Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut kemudian menuai polemik lantaran perizinan menggelar konser bertentangan dengan situasi saat ini. 

Ikuti kami di
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas